Kekeliruan Komunikasi Yudhoyono

EEP SAEFULLOH FATAH

Berita menggembirakan menghampiri hari-hari politik kita yang kering pekan lalu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerima anugerah sebagai komunikator politik paling unggul se-Asia Pasifik dari The Public Affairs Asia yang diserahkan di Hongkong. Hadiah diberikan lantaran kepiawaian komunikasi politik Yudhoyono sehingga antara lain sukses mendulang dukungan pemilih dalam Pemilu 2009.

Saya bersyukur, Yudhoyono beroleh apresiasi dari internasional. Namun, saya melengkapi syukur itu dengan kesadaran sukses dukungan politik tak statis, tetapi dinamis.

Selepas pemilu, pemerintahan Yudhoyono- Boediono mengalami degradasi dukungan. Selain terefleksikan dari hasil survei, gejala degradasi ini saya temukan di berbagai forum yang saya ikuti di sejumlah daerah. Banyak orang mengaku salah pilih. Walhasil, selepas penganugerahan itu berbagai kalangan dalam negeri beramai-ramai mempertanyakan validitas penilaian The Public Affairs Asia.

Rekonstruksi Pemahaman Agama

DODY WISNU PRIBADI

Kekerasan agama masih menjadi masalah sosial di Indonesia. Kekerasan agama bisa dilihat sebagai realitas eksternal manusia yang menjadi wujud pelepasan hasrat merusak. Ini tentu teramat merisaukan.

Dicari Pemimpin Yang Tak Kedepankan Popularitas

Jakarta – Pemimpin negeri ini dinilai hanya mengedepankan popularitas. Gusar dengan hal tersebut, pendiri MAARIF Institute, Syafii Ma’arif pun mencari pemimpin alternatif.

“Saya gusar dengan pola-pola kepemimpinan yang mementingkan popularitas dan menomorduakan substansi menjadi seorang pemimpin yang terpilih secara demokrtis,” ujar Syafii dalam rilis yang diterima detikcom, Senin (1/2/2010) malam.

Terperangkap Program 100 Hari

Terperangkap Program 100 Hari

Tidak ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyusun program 100 hari. Sistem perencanaan kita hanya mengenal perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan tahunan sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Baru pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pertamalah istilah program 100 hari populer. Lima tahun lalu tim sukses SBY menyusun program 100 hari. Ketika pemerintahan baru terbentuk, presiden tidak menggunakannya sebagai acuan untuk dilaksanakan para menterinya, tetapi presiden menginstruksikan para menteri menyusun sendiri-sendiri program kerja 100 hari itu.

Kita tidak tahu persis proses penyusunan program 100 hari pada masa jabatan kedua SBY sekarang ini. Yang kita tahu, ada tim yang dikomandoi oleh Kuntoro Mangkusubroto yang bermarkas di Jalan Jambu. Setelah SBY-Boediono resmi terpilih, pemerintah menggelar National Summit pada akhir Oktober 2009 untuk memperoleh masukan dari berbagai kalangan.

Beberapa waktu kemudian pemerintah mengumumkan program aksi yang disebut sebagai Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II. Dari 45 program aksi itu, telah ditetapkan 15 program yang di antaranya disebut sebagai program pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama.

Pelawak di DPR

Pelawak Tarzan (65) mengaku tergoda untuk berkomentar mengenai duduknya sejumlah pemain sinetron dan pelawak di lembaga legislatif.

”Kalau pelawak duduk sebagai anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), itu pasti positif karena pelawak itu orang yang genius,” komentar Tarzan.

Namun, ada hal yang penting kata dia, kalau pemain sinetron, maka perjuangkanlah dunia persinetronan. Begitu pula kalau pelawak nasional duduk sebagai anggota DPR, agar memperjuangkan dunia lawak, termasuk lawak tradisional tentunya.

”Soalnya apa? Lawak Srimulat, misalnya, dipelesetkan di televisi menjadi Srimules. Kalau secara hukum (pelesetan itu) barangkali, ya, tidak apa-apa. Tetapi seharusnya, bahkan pelawak yang di DPR ikut memperjuangkan agar lawak tradisional seperti Srimulat terjaga,” kata Tarzan yang dulu bergabung dengan Srimulat.

Dia merasa prihatin kalau Srimulat kemudian hilang. Persoalan itu baginya bukan soal mata pencarian karena para pelawak eks Srimulat bisa hidup di mana saja. Akan tetapi, ini lebih pada keberadaan nama legendaris ini.

”Pertama, Srimulat jadi Srimules, kemudian nanti menjadi Sri saja…. Lama-lama, kan, tinggal ‘S’-nya saja…. Kalau begitu, kan, menyedihkan,” ucap Tarzan. (BRE)

SBY Perlu Panggil Koalisinya

KO M P A S / S U H A RT O N O

Sebelum joging bersama dengan prajurit dan perwira Komando Cadangan Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) di Hutan Kota, Markas Divisi I Infanteri Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa Barat, Minggu (31/1) pagi, Presiden dan Ny Ani Yudhoyono melakukan senam pemanasan.

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu segera memanggil partai politik anggota koalisinya untuk menjelaskan dia tahu dan ikut bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. Sebab, sebagai anggota koalisi, Presiden juga dapat minta partai yang diundangnya ikut bertanggung jawab dalam kasus tersebut.

”Jika Presiden yakin kebijakan yang dilakukan terhadap Bank Century itu benar dan tidak terlibat dalam dugaan pelanggaran, seperti yang selama ini dirumorkan, misalnya ada uang Bank Century yang mengalir ke kelompok politik tertentu, dia pasti berani melakukan langkah seperti itu,” kata peneliti senior Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, Sabtu (30/1) di Jakarta

Kristiadi mengatakan, pernyataan Presiden selama ini bahwa penyelamatan Bank Century untuk menyelamatkan ekonomi nasional dan imbauan agar tak ada kebijakan yang dikriminalkan belum cukup. Presiden harus mengambil langkah yang lebih nyata dan tegas dalam kasus Bank Century. Dengan demikian, kasus itu tak terus melebar yang akhirnya dapat merugikan Presiden sendiri. Apalagi Presiden adalah pimpinan koalisi yang mengusungnya bersama Wakil Presiden Boediono dalam Pemilu 2009.

Apalagi sekarang muncul wacana, seperti Wapres Boediono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus mundur sebagai bentuk tanggung jawab mereka dalam kasus pemberian dana talangan (bail out) Bank Century.