Melamar Jadi Menteri
Oleh Nining I Soesilo
Sahabat saya, Prof Mangara Tambunan, berkisah. Temannya yang kini menjabat direktur jenderal di sebuah departemen telah melamar menjadi menteri kabinet Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan, daftar riwayat hidup yang bersangkutan sudah dibawa ke SBY.
Cerita itu sempat ditertawakan karena dikira bercanda. Ternyata, cerita itu benar-benar nyata dan serius. Sang Profesor yang menjabat Komisaris Utama BPUI ini mengatakan, ”Melamar menjadi menteri itu ibarat melamar kerja… apa salahnya?” Ia mengatakan hal itu sambil garuk-garuk kepala.
Ungkapan Prof itu lama-kelamaan terasa benarnya. ”Betul juga ya….” Dan tiba-tiba saya mendapat pencerahan.
Indonesia sekarang memang hebat sekali. Dulu, ketika selama 4,5 tahun tinggal di Amerika Serikat, saya sempat melihat bagaimana sebuah proses demokrasi berjalan dalam pemilihan presiden di sono, dengan acara debat yang seru antara Reagan dari Partai Republik dan Mondale dari Partai Demokrat.
Saat itu saya berpikir, kapan Indonesia punya kesempatan seperti ini. Ternyata, debat serupa baru muncul 20 tahun kemudian.
Parodi seperti pertunjukan TV Republik Mimpi atau Democrazy yang meledek para pembesar tanpa takut diberedel kini juga sudah biasa. Dan kalau mencalonkan diri menjadi presiden pun kini dilakukan tanpa malu-malu lagi, logikanya mencalonkan diri menjadi menteri seharusnya lebih berani.
Jika para presenter televisi yang ugal-ugalan dianggap makin memesona, lamar-melamar menjadi menteri tentu makin bisa diterima. Namun, proses ini ternyata masih terkesan tertutup dan malu-malu kucing. Mungkin ini sisa-sisa budaya Timur, yaitu silent is golden.
Ketika Anas Urbaningrum—ketua tim sukses Partai Demokrat yang menang mayoritas—ditanya, apakah tidak sakit hati jika tidak diangkat menjadi menteri, jawabannya pun terkesan malu-malu. Jika seorang politikus sekaliber Anas Urbaningrum saja masih malu-malu, bagaimana dengan para birokrat?
Dalam buku Reinventing Government D Osborne, T Gaebler (1992) dikemukakan bahwa tatkala para birokrat eselon 1 di AS disurvei, apakah akan menganjurkan keluarganya menjadi pegawai negeri, mayoritas jawabannya adalah tidak. Daya tarik untuk menjadi pegawai negeri di AS makin lama makin luntur.
Tampaknya pada masa depan, fenomena ini akan terjadi di Indonesia. Ini karena reformasi birokrasi menggarisbawahi meritokrasi dan pegawai negeri dilarang berpolitik (maksudnya menjadi pengurus, apalagi tokoh partai).
Hal ini menyebabkan seorang birokrat andal hanya bisa mencapai kedudukan paling tinggi sebagai eselon 1, dan kalau beruntung diangkat menjadi menteri atau yang setara. Ini pun pesaingnya banyak, terutama dari kalangan politisi yang berasal dari swasta.
Dalam sebuah acara lomba wirausaha muda sebuah bank yang kepanitiaannya ditangani kantor saya, Jusuf Kalla mengatakan bahwa dengan menjadi wirausaha, makin terbuka lebar kemungkinan menjadi menteri atau presiden di republik ini.
Terdengar aneh
Melamar jadi menteri memang terdengar masih aneh di telinga kita. Mungkin karena menjadi menteri adalah hak prerogatif presiden, bukan langsung dipilih rakyat, sehingga jauh dari ingar-bingar.
Ada baiknya kita rujuk cerita Al Quran berikut ini. Dan raja berkata, ”Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai orang yang rapat kepadaku.”
Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia, dia berkata, ”Sesungguhnya kamu hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami.”
Berkata Yusuf: ”Jadikanlah aku bendaharawan negara; sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.” Dan demikianlah kami memberikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir; pergi menuju ke mana saja ia kehendaki di bumi Mesir itu. Kami melimpahkan rahmat kami kepada siapa yang kami kehendaki dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik (Al Quran 12: 54-56).
Menjadi kewajiban
Ternyata ada yang mengartikan ayat ini secara harfiah dan menganggapnya sebagai perintah bahwa sudah menjadi kewajiban kita untuk secara terang-terangan meminta jabatan jika memang merasa mampu. Kalau perlu, dengan upaya-upaya seagresif mungkin.
Ironi telah terjadi di republik ini, yaitu ada seorang yang sudah menjadi menteri, lalu ingin tetap jadi menteri, tetapi ternyata berakhir di balik jeruji besi karena upaya agresifnya dibumbui cara-cara yang melanggar hukum.
Tampaknya upaya menjadi menteri memiliki misteri tersendiri. Namun, jika mencermati kisah pada awal tulisan ini, kita bisa melihat, meminta jabatan itu tidak dilakukan Nabi Yusuf, tetapi sekadar memberi preferensi jabatan, sesudah dia diminta menjadi menteri. Jadi ikuti saja jejak Nabi Yusuf, tak usah grusa-grusu….
Kalau akhirnya belum juga berkesempatan menjadi menteri, paling tidak kita bersyukur karena tidak usah mengalami post power syndrom lima tahun mendatang saat jabatan berakhir.
Jadi menteri itu cuma sekadar titipan amanah yang sifatnya sementara. Saat telepon seluler Anda berdering dan ada permintaan untuk datang ke istana atau Cikeas, saya ucapkan selamat kepada Anda. Namun, hati-hati siapa tahu ini cuma tipuan belaka.
Nining I Soesilo Kepala UKM Center FEUI; Pengajar Moneter dan Strategik Manajemen di Sektor Publik
