Wakil Rakyat, Lihatlah Derita Suyat

Tamiyem berjualan tauge di Pasar Gemolong, Desa Banjarsari, Sragen, Jawa Tengah. Tamiyem adalah ibunda Suyat, aktivis mahasiswa yang hilang diculik aparat tahun 1998 dan hingga kini belum kembali.

Oleh Sutta Dharmasaputra

Jarum jam menunjukkan pukul 02.00 dini hari. Gelap masih menyelimuti perkampungan. Gemerisik dedaunan yang terkena tiupan angin pun masih jelas terdengar mengisi keheningan. Namun, sepasang kakek nenek sudah bekerja melawan rasa kantuk dan lelah.

Keduanya adalah Tamiyem (60) dan Paimin (65), orangtua Suyat, salah satu aktivis mahasiswa yang diculik aparat militer rezim Orde Baru di tahun 1998. Hingga kini Suyat belum kembali. Entah, masih ada atau sudah tiada.

Islam (di) Indonesia

Masdar F Mas’udi

Di negeri ini, Islam sebagai agama dan Indonesia sebagai negara-bangsa ibarat jiwa dan raga. Keduanya membentuk satu entitas Islam Indonesia, bukan sekadar Islam di Indonesia.

Demikian pula Muslim yang hidup di Nusantara ini pada dasarnya telah menjadi Muslim Indonesia, bukan sekadar pemeluk agama Islam yang menumpang hidup atau indekos di Indonesia.

Islam sebagai agama dan realitas kebangsaan sebagai kodrat sosial bukan dua hal yang harus saling menafikan, atau yang satu merupakan alternatif bagi yang lain. Islam sebagai ajaran kerohanian bersifat universal, sementara entitas kebangsaan adalah realitas kehidupan yang bersifat lokal. Yang universal sebagai esensi selalu membutuhkan yang lokal sebagai media aktualisasi, juga sebaliknya.

Eksistensi ”kebangsaan”, bahkan ”kesukuan” dalam Al Quran eksplisit diakui sebagai takdir yang tak bisa diingkari. ”Wahai manusia, Kami telah ciptakan kalian dari lelaki dan perempuan, dan Kami jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku, supaya kalian saling mengenali dan berbuat kebaikan satu sama lain. Yang paling mulia di sisi Allah bukan bangsa/suku ini atau itu, melainkan yang paling takwa di antara kalian” (Al Quran/49:13)

Ketika Urat Malunya Sudah Putus

Pelantikan 692 anggota DPR dan DPD pada 1 Oktober 2009 memakan biaya Rp 11 miliar dan anggarannya diambil dari uang rakyat!

Kritik menghiasi media atas besarnya biaya pelantikan. Komisi Pemilihan Umum menetapkan anggaran sebesar itu untuk biaya hotel Rp 2,8 miliar, pengadaan jaket, baju batik, dan hem panitia pelantikan Rp 149 juta, penyediaan tas sebesar Rp 115 juta, pengadaan bus AC dan ambulans sebesar Rp 251 juta! Belum lagi uang saku bagi anggota DPR dan DPD. Pada tahun 2004, setiap anggota DPR mendapat uang saku Rp 2 juta, sedangkan DPR mengalokasikan anggaran Rp 26 miliar untuk hal yang sama.

Hidupku di Atas Sepeda Motor

Neli Triana

Jumat (4/9) sekitar pukul 08.00, Ipan (27) baru saja tiba di kantornya di kawasan Meruya, Jakarta Barat. ”Tadi aku mau tabrakan lagi sama motor lain. Kalau enggak dipisahin orang, sudah berantem di jalan kita,” katanya.

Yang Untung dari “RAMPOK” Rp 6,7 T Century

Pengucuran dana talangan bagi penyehatan Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun dinilai sebagai langkah yang tidak bijak di tengah impitan hidup masyarakat. Persoalan Bank Century bermula dari pembobolan oleh pemiliknya sendiri. Maka dari itu, sejumlah pengamat menilai penyelamatan oleh negara tak perlu dilakukan. Apalagi, Century dianggap sebagai bank yang tak akan membawa dampak besar jika dibiarkan bangkrut. Lalu, siapa yang diuntungkan dari “amal” pemerintah untuk Century?

Tragedy Century Bank Rampok Indonesia

Inggried Dwi Wedhaswary

Bank Indonesia (BI) dinilai tidak tegas dalam mengambil sikap ketika Bank Century mulai bermasalah pada tahun 2004 lalu. Pengawasan bank-bank pelaksana berada di bawah tanggung jawab BI. Senior Economist Standard Chartered Bank Fauzi Ichsan mengatakan, fakta menunjukkan, Century diduga telah melakukan pelanggaran terhadap aturan BI sejak tahun 2004.

“Sehingga bisa mengambil tindakan tegas untuk menutup bank tersebut. Kalau saja ditutup sebelum ada krisis global tahun 2008, tentunya kita tidak perlu mengkhawatirkan terjadinya kepanikan,” ungkap Fauzi, saat mengisi diskusi “Di Balik Kucuran Dana Bank Century”, Sabtu (5/9) di Jakarta.