ANALISIS POLITIK “Digelayuti Kegamangan”

SUKARDI RINAKIT

Setelah diskusi bersama Buya Ahmad Syafii Maarif dan kawan-kawan di Solo, Jawa Tengah, minggu lalu, saya melanjutkan perjalanan ke Surabaya, Jawa Timur, lewat darat. Sulit untuk tidak berziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid ketika mobil melintas di Jombang. Setelah berdoa, saya tersenyum karena tiba-tiba teringat pernyataan Gus Dur beberapa tahun lalu tentang naga merah dan naga hijau.

Situasi Indonesia yang gaduh saat itu, yang mirip dengan keadaan saat ini, dinyatakannya sebagai akibat operasi naga merah dan naga hijau. Sasaran operasi yang diduga dilakukan aparat keamanan itu adalah pendukung Megawati Soekarnoputri (naga merah) dan kaum nahdliyin (naga hijau). Namun, layaknya operasi intelijen, sampai kini masalah itu pun tetap gelap.

Melaju ke Surabaya, saya tertidur. Mungkin karena terlalu lelah dan gelisah melihat kekerasan yang terjadi di Temanggung (Jawa Tengah) dan Cikeusik (Banten), saya bermimpi bertemu Gus Dur. Katanya sekilas, ”Kalau sekarang ini, ya, operasi naga langit. Tujuannya untuk memojokkan tokoh lintas agama. Suara mereka, kan, suara langit. Suara kenabian.” Penulis pun terenyak bangun.

Kegamangan

Terlepas dari kritik tokoh lintas agama tentang kebohongan pemerintah, realitas politik Indonesia saat ini memprihatinkan. Setiap kesatuan energi cenderung bergerak sejajar. Hampir tidak ada pertemuan yang menghasilkan sinergi positif dan optimistis. Eksekutif terjebak pada klaim keberhasilan pembangunan. Legislatif bermanuver demi kepentingan sempit partai politik. Yudikatif dan penegak hukum bergerak lambat.

Jika terjadi ”titik temu” di antara mereka, itu lebih merupakan silangan konflik yang saling menghambat, bahkan menghancurkan. Sebab itu, tak mengherankan jika masyarakat sipil, sesuai fitrahnya, lalu berteriak menuntut pemerintah agar lebih keras bekerja demi rakyat. Klaim keberhasilan belum mencukupi karena mereka belum melihat bukti konkret di mana hati dan keberpihakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diletakkan.

Padahal, meminjam judul lagu Bimbo, ”Ada Banyak Cara” agar persepsi masyarakat sipil yang kritis terhadap pemerintah berubah. Misalnya, ditangkapnya pelaku penganiayaan aktivis Indonesia Corruption Watch, Tama S Langkun. Namun, sampai kini, kasus itu tak jelas. Padahal, Presiden Yudhoyono ketika berkunjung ke rumah sakit menjenguk Tama menginstruksikan kepada Kepala Polri agar segera menangkap pelaku. Juga ditekankan agar tak ada ketakutan dalam memberantas korupsi. Waktu berlalu, Tama tak juga memperoleh keadilan.

Ketidakjelasan sikap pemerintah pada hal yang sederhana itu akhirnya memicu ingatan publik pada serangkaian peristiwa yang menggantung, seperti kasus Bank Century dan mafia pajak Gayus HP Tambunan. Lebih buruk lagi, kenaikan harga beras, cabai, dan bahan bakar minyak ikut ditambahkan dalam persepsi mereka. Akibatnya, persoalan terkesan menumpuk dan anggapan rakyat bahwa pemerintah kurang bekerja keras menjadi makin kuat. Penjelasan pemerintah bahwa ekonomi tumbuh, investasi meningkat, dan kemiskinan turun, misalnya, tidak mendapatkan resonansi di masyarakat.

Semua persoalan itu membuat Indonesia digelayuti kegamangan. Terlebih lagi, realpolitik saat ini masih diwarnai praksis di mana konstitusi tak sepenuhnya ditaati, hukum kurang ditegakkan, pemerintahan dan administrasi negara kurang berfungsi, serta ”raja-raja” lokal merebak.

Semua itu bisa ditilik, antara lain, dari munculnya peraturan daerah syariah, kekerasan terhadap pemeluk agama, dan penghancuran tempat ibadah. Juga keanehan praksis penegakan hukum, misalnya dalam kasus pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S Goeltom. Pemberi suap belum disentuh sama sekali, sementara penerima suap sudah ditangkap.

Di sisi pemerintahan, banyak kebijakan pemerintah pusat, seperti pembangunan infrastruktur dan sistem logistik, tidak mendapatkan resultansi di bawah. Lebih buruk lagi, pemilihan umum kepala daerah yang mahal juga melahirkan ”raja-raja” lokal. Mereka tidak saja sering mangkir jika dipanggil superiornya, tetapi juga mudah memberikan izin penambangan dan pengusahaan hutan. Selain itu juga muncul fenomena dinasti politik karena mereka mencalonkan istri, anak, atau saudara untuk menggantikannya.

Situasi republik yang gamang itu perlu diwaspadai para pengambil keputusan. Apabila pemerintah gagal menafsirkan dinamika politik kekinian, segala kemungkinan, termasuk gelombang instabilitas politik, terbuka untuk terjadi. Pada titik itu, Indonesia telah mengetuk pintu gerbang negara gagal.

Catatan penutup

Selain itu, pemerintah juga sebaiknya tidak mudah terpesona pada tingginya angka investasi, terutama investasi asing, dan menjadikan itu sebagai argumen sentral keberhasilan pemerintah. Bagi pelaku usaha, hidung mereka terbiasa dengan spekulasi. Di negara lemah dan area konflik, kadang mereka justru masuk untuk mengeduk keuntungan besar dan cepat. Inilah paradoks investasi yang jarang mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan. Pendeknya, investasi bisa jadi indikator bagi negara yang secara politik stabil ataupun oleng sekaligus.

Sejauh ini, kita tidak perlu pesimistis. Kita masih mempunyai ”pulau-pulau” integritas, yaitu para kepala daerah yang bekerja keras untuk rakyatnya. Selain itu, kita juga masih mempunyai presiden. Anda tidak sadar?

Sukardi Rinakit Peneliti Senior Soegeng Sarjadi Syndicate

About these ads
Komentar tulisan or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: