Membaca Ulang Pendidikan Dasar Indonesia

TEMPO Interaktif, All I really need to know, I learn in the kindergarten. Esais Amerika Serikat, Robert Fulghum

Seandainya pernyataan Menteri Pendidikan Nasional Mohammad Nuh terverifikasi dengan data valid, bangsa Indonesia beroleh kado manis pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini. Saat memantau pelaksanaan ujian nasional di Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Yogyakarta, Senin (25 April), Menteri memastikan semua proses penyelenggaraan ujian nasional (UN) berjalan sesuai dengan prosedur. Menteri menyatakan kasus kecurangan dalam pelaksanaan UN di tingkat SMA turun dari tahun ke tahun. Untuk UN SMA, kata dia, pelaksanaannya lebih bagus dan ukuran untuk menentukan hal itu sangat banyak. Salah satunya jumlah laporan masyarakat di media elektronik, SMS, atau apa saja. “Tahun lalu ada 877 laporan yang masuk, tahun ini cuma 87.”

Merasa ragu akan kesimpulan Menteri Pendidikan di atas sama sulitnya dengan memastikan kebenarannya. Sebab, apa yang disebut Menteri Pendidikan sebagai ukuran penentu yang “sangat banyak” itu sesungguhnya tidak pernah menjadi informasi yang tersedia di ranah publik, sehingga terbuka bagi upaya koreksi untuk menguatkan kesahihannya. Sebutlah, misalnya, angka “laporan yang masuk” itu menjadi salah satu parameter, maka masih terlalu banyak pertanyaan sederhana yang tak terjawab secara memadai. Apakah data yang dikumpulkan secara pasif seperti itu layak menjadi parameter? Apakah Kementerian Pendidikan Nasional sudah memiliki instrumen yang memastikan setiap kecurangan pasti terlaporkan dan sampai ke pusat data Kementerian Pendidikan Nasional? Bila sudah, apakah instrumen itu sudah teruji?

Selain itu, santer bergulir selentingan di masyarakat bahwa ada campur tangan pemerintah daerah dalam rekayasa hasil UN. Seorang guru di satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur menceritakan, dia bersama banyak guru lain dipanggil ke satu rapat yang disponsori pemerintah daerah setempat untuk “menyukseskan” UN. Dari rapat itu, para guru membawa pulang instruksi untuk mengganti rapor agar kelulusan para muridnya lebih terjamin. Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang guru dari Provinsi Banten. Pertanyaannya, seandainya ada, adalah mampukah instrumen Kementerian Pendidikan Nasional bertahan menghadapi misi politik sesaat yang berdaya hancur luar biasa semacam itu?

Paling tidak, untuk saat ini, menyangkal atau membuktikan kebenaran kesimpulan Menteri Pendidikan menjadi kurang relevan. Akan lebih berguna menyikapi kasus-kasus kecurangan dalam UN secara kualitatif, tidak kuantitatif-statistikal. Di Provinsi Gorontalo, delapan SMA harus mengulang UN karena terjadi kebocoran soal. Di Bojonegoro, Jawa Timur, enam joki UN SMP tertangkap. Di Sumatera Utara, Komunitas Air Mata Guru melaporkan ada guru di beberapa sekolah membagikan lembar jawaban UN kepada murid. Di Jakarta, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) melaporkan adanya kecurangan UN di DI Yogyakarta, Aceh Utara, Bekasi, Probolinggo, Bengkulu, dan Lampung Tengah.

Kasus-kasus itu dan sebarannya selayaknya sudah cukup untuk menyadarkan otoritas pendidikan bahwa ada ancaman serius, bahkan bencana, bagi pendidikan nasional. Berhentilah menutup mata bahwa institusi pendidikan (sekolah) telah gagal mengemban amanat konstitusi dalam pembangunan karakter (Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945). Instrumen sekuat apa pun tak akan mampu bertahan menghadapi keluaran (output) dari bangun pendidikan yang hancur elemen karakternya. Kasus kecurangan UN SMA jelas punya akar pada output pendidikan sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan proses-proses yang berlangsung bahkan sejak pranatal. Karena itu, telaah menyeluruh terhadap bangun pendidikan dasar menjadi keharusan yang tak bisa ditunda-tunda lagi.

Dalam buku berjudul Pembangunan Pendidikan Dasar di Indonesia, Menuju Pendidikan untuk Semua (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010), pemerintah mendefinisikan pendidikan dasar sebagai pendidikan (sekolah) sembilan tahun, yakni enam tahun SD dan tiga tahun SMP. Karena itu, buku yang diniatkan sebagai laporan penyelenggaraan dan capaian program hingga 2010 tersebut mengetengahkan indikator-indikator capaian tingkat SD-SMP. Apakah pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak termasuk dalam wilayah pendidikan dasar?

Terasa ganjil bila mencermati semangat yang menggebu-gebu buku itu dalam mengacu pada kesepakatan internasional Deklarasi Dakar 2000, yang sudah diratifikasi Indonesia. Bahkan subjudul buku itu adalah terjemahan dari judul Deklarasi Dakar, Education for All (EFA). Poin satu EFA berbunyi: “Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang beruntung.” Ini berarti Deklarasi EFA menempatkan PAUD pada prioritas pertama dan utama. Namun buku itu tidak berkepentingan untuk membahas PAUD.

Hasil riset tentang mahapentingnya PAUD sebagai fondasi pendidikan sudah sangat berlimpah, baik dari dunia pendidikan sendiri maupun bidang-bidang terkait, seperti psikologi dan neurosains. Hasil-hasil riset itu antara lain mengerucut dalam jargon yang kian populer di kalangan pemikir dan praktisi pendidikan, yakni praktek pendidikan yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan (developmentally appropriate practices atau DAP). Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama membunyikan bel tanda bahaya akibat rendahnya skor PISA (Programme for International Student Assessment) anak-anak Amerika. Namun para pendukung DAP justru menyalakan sirene bahaya kian tipisnya waktu bermain anak usia dini akibat invasi kejar tayang pengajaran matematika dan sains.

Mereka berseru, jangan paksa anak menanggung beban akademis sebelum waktunya. Bagi anak usia dini, bermain bukanlah aktivitas rekreasi, melainkan moda belajar dan pembangunan diri dalam semua domain perkembangannya. Karena itu, semua moda bermain harus difasilitasi agar anak tumbuh utuh sebagai manusia. Hanya dengan pembangunan fondasi yang kokoh secara terpadu sejak dini, anak berkesempatan memiliki bekal hidup (life skill) yang utuh; tidak hanya pintar secara akademis, tapi juga kuat secara fisik dan kuat karakternya. Dan, tentu saja, tidak akan goyah oleh tawaran menyontek dalam UN.

Potret UN di atas saja sudah menunjukkan ada sesuatu yang salah pada bangun pendidikan dasar. Terlalu banyak fokus dan energi tersedot pada keberhasilan UN, yang hanya menjadi parameter akademis-kognitif. Begitu digdaya, pesona UN telah membuat orang sampai hati meruntuhkan sendi-sendi utama pendidikan itu sendiri. Selain itu, pengesampingan PAUD dari bangun pendidikan dasar jelas perlu dikaji kembali. Ini mengimplikasikan reinterpretasi jargon Wajib Belajar Sembilan Tahun yang diamanatkan konstitusi.

Sejalan dengan itu, proses strategis prasekolah harus diperhatikan karena menyangkut volume waktu yang besar yang tak mungkin disentuh sekolah formal, tapi memiliki pengaruh dominan bagi perkembangan hidup anak sampai dewasa. Volume waktu itu ada dalam ranah keluarga. Para ahli pendidikan, psikologi, dan neurosains sudah bertemu dalam kesimpulan betapa pentingnya periode usia 0-7 tahun. Dan dari jendela periode yang sempit itu, usia 0-2 tahun adalah fase yang paling kritis. Periode kritis itu jelas ada dalam ranah keluarga, dan mayoritas waktu anak usia dini yang sudah masuk PAUD pun tetap bersama keluarga. Maka pendidikan parenting pranikah menjadi penting.

*) Yanto Musthofa, Anggota Majelis Pengurus Pusat ICMI, Bidang Pemberdayaan Anak dan Remaja

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: