Jaminan Sosial Nasional, Sebuah Pertaruhan Ideologi

Jakarta – Perdebatan ideologi antara kaum neo klasik (Milton Friedman) -bapak Neoliberalisme- dan penentangnya (John Maynard Keynes) terus berlangsung dekade ke dekade.

Perseteruan gagasan antara dua kutub yakni ‘pasar bebas/liberal’ dan ‘intervensionis/keynesian’ menyangkut jalan menuju kemakmuran suatu bangsa terus meruncing dengan aneka argumentasi dan fakta-fakta. Tak bisa terelakkan, kompilasi gagasan menyangkut fundamen ekonomi-sosial mengalami perkembangan yang dinamis.

Persinggungan paling mendasar pada kedua ideologi ini yakni terletak pada peran negara dalam mengalokasikan kesejahteraan. Para penganut paham neoliberalisme secara serius menentang keterlibatan negara menciptakan kebijakan kesejahteraan (welfare policy). Milton Friedman dengan tegas menyebut “Setiap 1 dolar yang diberikan melalui program jaminan sosial berdosa kepada orang produktif dan pembayar pajak.”

Gugatan Friedman secara tidak langsung justru menohok Adam Smith pemikir liberalisme ekonomi klasik yang dikenal mendasari aliran ekonomi pada tujuan kesejahteraan bersama (common wealth). Meski dikenal sebagai penganjur ekonomi pasar bebas, namun Smith pada akhirnya menyadari tentang pentingnya kesetiakawanan sosial.

Ia melakukan revisi atas karya monumentalnya Wealth of Nations dengan Theory of Moral Sentiments, dimana ditekankan pentingnya etika dan keadilan bagi semua kalangan. Ia juga menunjukkan kekuatiran tentang tumbuhnya korupsi moral dimana terjadi pengabaian terhadap kaum miskin oleh kalangan kaya.

Sejumlah negara Eropa sendiri tampak mengalami pasang surut menganut doktrin-doktrin kesejahteraan baik sebelum perang dunia maupun pasca perang dunia II. Benturan keras antara kapitalisme, liberalisasi dan sistem pasar dengan pola campur tangan negara membuat sejumlah pemimpin Eropa bahkan Amerika menerapkan ambiguitas dalam setiap kebijakannya.

Alkisah, gagasan Welfare State yang sering disebut-sebut sebagai orisinalitas Marxisme mengalami modifikasi dan reorientasi revolusioner ketika muncul ketakutan meluasnya gagasan komunisme. Sejumlah negara maju kemudian mendesain konsep jaminan dan kesejahteraan sosial. Negara kemudian menjalankan peran redistributor kekayaan melalui pola subsidi pendidikan, kesehatan, perumahan.

J.J. Roseau ilmuwan sosial Perancis dan Alexis Tocqueville sebetulnya semenjak abad 18 telah mencemaskan terjadinya ketimpangan sosial sebagai akibat dari penerapan demokrasi, yang memiliki konsekwensi munculnya strata sosial. Embrio welfare state lantas berevolusi dan merebak di hampir semua negara di Eropa, terutama Inggris dan Perancis meski baru bersifat voluntaristik.

Gagasan sederhananya adalah ketika terjadi ketimpangan sosial maka harus ada intervensi sosial dari sebuah otoritas yang bertindak melakukan ekualisasi. Perspektif ini kemudian dikemas dengan brilian oleh Ferdinand Lassalle, seorang pemikir Jerman yang dikenal pengikut Karl Marx dan Friedrich Engels, tapi tidak menyukai revolusi.

Lassale kemudian merancang konsep welfare state dengan mengedapankan prinsip “Social State” yang kemudian diadopsi dengan cerdas oleh Otto Von Bismarck, perdana menteri Jerman yang sangat tersohor karena mempersatukan Jerman Raya 1871. Welfare state, sejak awal memiliki target maksimum dan minimum. Target maksimum adalah subsidi langsung pangan, menengah perumahan dan pendidikan, sedangkan target dasar adalah kesehatan (health insurance).

Konsep penanganan di bidang kesehatan secara mengejutkan justru diterapkan dengan baik oleh Inggris dan Amerika yang menjalankan secara lebih modern, sesudah perang dunia II sekitar tahun 1946 menerapkan National Health Service. Keseriusan Inggris tampak dari proporsi GDP Inggris untuk belanja kesejahteraan umum yang terus meningkat dari 5% pada tahun 1945 menjadi 20% pada tahun 1970-an.

Di Amerika juga terjadi peningkatan signifikan, terutama setelah keseriusan Presiden Johnson menyatakan perlu segera mengatasi kemiskinan. Di Amerika sebetulnya sejak tahun 1935 dikenal sistem Social Security yang berisi tiga program utama yakni dana pensiun, asuransi para pengangguran, dan dana santunan kesejahteraan.

Metamorfosa welfare state dalam bentuk health insurance terjadi di Belanda dan sejumlah negara Skandinavia. Mereka bahkan mengembangkannya lebih radikal yakni penjaminan manusia ‘dari proses janin sampai meninggal dunia’. Pendek kata, setiap tahap dari kehidupan manusia memperoleh jaminan sosial.

Pola jaminan sosial negara kemudian diadopsi pula oleh sejumlah negara seperti di Kanada oleh T. C. Douglas (1944-1961) yang lebih dulu diujicoba di provinsi Saskatchewan, hingga kemudian menjadi cikal bakal sistem asuransi nasional Kanada. Sedangkan di Selandia Baru, dipelopori oleh perdana menteri Michael Joseph Savage (1935-1940) yang dikenal dan dihormati karena implementasi konsep welfare state-nya.

Sejumlah negara Asia yang juga sukses memberlakukan asuransi kesehatan dan sistem penjaminan kesehatan masyarakat adalah Korea, Filipina dan Thailand. Meski dengan pola pendekatan berbeda, semua proses ini adalah inisiatif negara dan berhasil dijalankan untuk kepentingan rakyat.

Pola Indonesia

Bagamaimana dengan Indonesia? Pasang surut proses Sistem Jaminan Sosial Nasional memang masih menyisakan catatan keprihatinan. Padahal amanat konsitusi kita jelas, Negara memiliki otoritas kuat untuk mendesain kebijakan yang mengakomodasi kepentingan sosial rakyat. Jaminan sosial negara menjadi mutlak sebagai bentuk implementasi tanggung jawab negara terhadap warganya sebagaimana dimaktubkan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem Jaminan sosial Nasional idealnya meliputi Jaminan hari tua, asuransi kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dimana siapapun warga negara Indonesia wajib terakomodasi dalam skema ini.

Kita tidak bisa memungkiri fakta bahwa di Indonesia angka kemiskinan yang masih mencapai 31,02 juta jiwa (BPS, 2010), jumlah pengangguran yang tinggi mencapai 22 juta jiwa (10% dari total penduduk) dimana 2 juta di antaranya adalah lulusan diploma dan universitas, selain itu tingkat pendapatan masyakarat yang belum membaik sehingga berimbas pada lemahnya daya beli (purchasing power).

Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional kini sedang menunggu pembuktian di tengah perdebatan dalam berbagai hal teknis antara Pemerintah, DPR dan Kalangan Pengusaha.

Ironisnya, di bilik-bilik rumah sakit, di bawah kolong jembatan, di bawah tetesan hujan yang menyusupi atap genteng yang bocor, di riuh desing mesin dan kepulan tebal asap pabrik, di setiap hempasan ombak yang menerpa perahu kaum nelayan, di setiap peluh keringat di atas cangkul sang petani, di pelosok pulau-pulau nusantara jutaan rakyat sedang berjibaku dengan kesulitan dan peliknya menjadi warga negara Indonesia tanpa ada jaminan kesehatan, pendidikan, dan hari tua.

Yang menggelikan, iklan imbauan bayar pajak terus dengan gencar menggema di televisi dan radio, “hari gini belum bayar pajak, apa kata dunia?” Ya, ketika negara secara sistemik menuntut hak konstitusionalnya terhadap rakyat, ironisnya kewajiban menyediakan jaminan sosial nasional menjadi persoalan sekunder yang tak kunjung terimplementasi.

Sebegitu tidak berdayakah kita dengan kekuatan ideologi pasar (laizzez faire), dimana proses distribusi kesejahteraan hanya berlangsung dalam siklus kompetisi individu.

Jika demikian, maka peran negara memang sedang teramputasi sebagaimana diprediksi dengan jelas oleh Mishra. “Globalization limits the capacity of nation-states to act for social protection. Global trends have been associated with a strong neo-liberal ideology, promoting inequality and representing social protection as the source of ‘rigidity’ in the labour market” .(R Mishra, 2000, Globalization and the welfare state, Macmillan.)

Menunggu adalah pilihan. Jika mau sedikit berharap, kita masih bisa mengembankanya di pundak wakil-wakil rakyat di DPR, yang konon sebagian di antaranya bersikukuh agar segera diwujudkan melalui format UU yang final. Apapun itu, yang pasti UU Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah pertaruhan kekuatan ideologi Pancasila melawan ideologi neo-liberal. Salam Pancasila Sakti!

*Penulis adalah jurnalis lepas dan penulis buku “Saatnya Merdeka dari Sakit”

Michael F Umbas
brillianco@hotmail.com

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: