Cerita tentang 9 Pos Keuangan

Sandro Gatra
nii

KOMPAS.com – Jamaah Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah (NII KW) 9 diwajibkan menyetor sembilan pos keuangan setiap bulan sesuai target. Untuk memenuhi target, jamaah diajarkan untuk menghalalkan segala cara seperti dengan menipu, mencuri, memeras, merampas, hingga melacur. “Kalau ngga bayar sesuai target yah hutang. Bayar dengan bagaimana pun caranya,” kata Amin Djamaludin Ketua Lembaga Pengkajian dan Penelitian Islam (LPPI) kepada Kompas.com beberapa waktu lalu. Menurut mantan anggota Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI TII) itu, dana yang terkumpul dari jaringan NII KW 9 akan masuk ke Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, pimpinan Abu Toto alias Panji Gumilang. Al Zaytun dijadikan pusat pemerintahan NII KW 9. Berdasarkan data NII Crisis Center, setiap jamaah dikenakan berbagai biaya untuk sumber dana kegiatan Ponpes Al Zaytun. Contohnya, biaya infaq minimal Rp 82.500 per jamaah per bulan. Biaya lain Harokah Idikhor atau menabung kepada negara sebesar Rp 200 per hari. Dana itu akan digunakan untuk pinjaman kepada jamaah. Pos selanjutnya yakni Zakat Fitrah untuk membersihkan diri dari ucapan dan perbuatan yang sia-sia selama setahun. Jamaah dikenakan biaya 25 dollar AS setiap tahun pada akhir Ramadhan. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk pembangunan fisik negara. Pos lainnya yakni Harokah Qurban. Pos ini dibayarkan satu tahun sekali dengan nilai 36 dollar AS. Dana yang terkumpul juga digunakan untuk pembangunan fisik negara. Pos selanjutnya yakni Harokah Qirod yakni gerakan seluruh warga negara untuk memberikan pinjaman kepada negara dalam bentuk saham yang dinilainya dihitung sesuai dengan harga satu gram emas. Setelah menyetor Harokah Qirod, anggota akan diberikan selembar saham. Bukti setor itu bertuliskan Arab. Hanya ada tiga kolom yang ditulis dengan angka yakni kode anggota, tanggal penyerahan, serta harga segram emas saat itu. “Setoran emas itu wajib. Itu istilahnya pinjaman. Mereka (pengurus) janjikan ke anggota akan dikembalikan. Tapi kenyataanya ngga ada yang dikembalikan,” kata Amin. Pos lain yakni Aqiqoh atau biaya saat mendaftarkan anak menjadi anak negara. Biaya yang dikenakan antara Rp 150 ribu sampai Rp 300 ribu. Pos selanjutnya yakni Shodaqoh Khos yang diberikan pada moment tertentu. Misalnya, untuk pembangunan masjid, setiap jamaah diwajibkan membayar Rp 500 ribu dalam tiga tahun. Pos lainnya yakni tabungan pendidikan anak (TPA). Setiap jamaah diwajibkan membayar Rp 5.000 per bulan untuk memperlancar proses pendidikan. Dengan membayar TPA, jamaah ikut serta mensukseskan program negara dalam mencetak dan mempersiapkan kader-kader. Menurut Amin, berbagai iuran itu dikumpulkan Kepala Desa lalu diserahkan secara berjenjang hingga Gubernur. “Para Gubernur serahkan ke Imam. 28 Gubernur setiap 1 Muharam kumpul semua di Al Zaytun. Imam itu dapat empat persen dari hasil. Itu diatur dalam undang-undang yang dibuat Kartosuwiryo,” kata dia.

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: