Tak Sentuh Akar Konflik Temuan TGPF Dinilai Tidak Tuntaskan Kasus Mesuji

Jakarta, Kompas – Temuan awal Tim Gabungan Pencari Fakta untuk tragedi Mesuji dinilai tak menyentuh akar konflik agraria. Dikhawatirkan, temuan itu tak menyelesaikan kasus kekerasan. Di masa mendatang, keke- rasan dan konflik bisa bermutasi lagi dan me- rembet ke mana-mana.

Deputi Riset dan Kampanye Konsorsium Pembaruan Agraria Iwan Nurdin mengatakan, temuan awal TGPF tragedi Mesuji hanya menjelaskan soal kekerasan, pelaku yang sudah ditahan, hingga jumlah korban. Hal terpenting dari tragedi kekerasan yang telah menghilangkan nyawa warga di Mesuji, baik di Lampung maupun Sumatera Selatan, yakni akar konflik agraria, malah tak disentuh TGPF.

”Mereka tak masuk ke sisi akar persoalan, kenapa itu terjadi. Akar kekerasan ini karena konflik agraria. Seharusnya TGPF mencari akar persoalan ini. Kalau tak diselesaikan, kekerasan timbul lagi dengan berbagai model lagi. Bermutasi lagi, bisa konflik antarwarga, yang pro dan anti perkebunan, antara pendatang dan orang asli, dan bisa juga antara warga dan aparat. Itu bisa merembet ke mana-mana,” kata Iwan di Jakarta, Selasa (3/1).

Menurut Iwan, temuan TGPF sangat artifisial. Dia mencontohkan, persoalan konflik antara petani plasma dan perusahaan perkebunan yang menjadi inti PT Sumber Wangi Alam (SWA) di Sungai Sodong, Ogan Komering Ilir. ”Akibat ada perkebunan di sana ternyata ada korban jiwa. Mestinya pemerintah langsung melakukan audit legal ataupun sosial ekonomi terhadap HGU (hak guna usaha) PT SWA. TGPF bisa merekomendasikan pencabutan HGU, lalu merekonstruksi ulang pembangunan kebun yang memperkuat hak-hak masyarakat, tetapi juga tak menghapuskan hak perusahaan sehingga rekomendasi TGPF bisa jadi model penyelesaian sengketa warga dengan perkebunan,” kata Iwan.

Karena itu, Ketua Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) Gunawan mendesak pemerintah segera bersikap tegas melakukan reformasi dan menuntaskan konflik agraria. ”Pembahasan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, RUU Pengakuan dan Pengakuan Masyarakat Adat, RUU Perubahan UU Pangan, dan RPP Reforma Agraria seharusnya bersandar pada konsultasi publik yang meluas,” kata Gunawan.

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan pun menambahkan, konflik lahan akan terus berlangsung karena 80 persen wilayah daratan Nusantara dikategorikan sebagai hutan. ”Hanya 20 persen yang dikuasai masyarakat adat. Sepanjang tahun 2011, ada 360 warga adat yang ditahan karena menuntut hak atas tanah adat,” kata Nababan.

Pemerintah, kata National Expert Advisor International Center for Transitional Justice Usman Hamid, sudah seharusnya menyelesaikan konflik warga dengan pemodal ataupun aparat yang berkaitan dengan tanah melalui perombakan hukum pertanahan kolonial. Rakyat sebenarnya hanya menginginkan hukum ditegakkan secara adil.

Menurut Usman, pemerintah gagal menyejahterakan rakyat dengan kebijakan pembangunan agraria yang selama ini lebih cenderung pro pemodal. ”Yang dikejar pemerintah adalah pertumbuhan ekonomi tanpa melihat korelasinya dengan strategi pembangunan ekonomi kerakyatan di sektor agraria,” katanya.

Dalam kasus Mesuji, mantan Asisten Teritorial Kepala Staf TNI AD Mayjen (Purn) Saurip Kadi yang memunculkan kasus itu menyatakan, saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan. Data dan informasi kasus itu sudah lengkap. Komnas HAM juga sudah menyatakan ada pelanggaran HAM.

”Sekarang saatnya Presiden memerintahkan aparatnya seperti menteri, Kepala Polri, atau Kepala Badan Pertanahan untuk segera mengambil langkah konkret menyelesaikan kasus Mesuji. Bahkan, jika perlu, Presiden turun ke lapangan,” ujar Saurip.

Sementara itu, Trubus, mantan anggota pengamanan swakarsa, mengakui sebagai perekam video Mesuji yang pernah ditayangkan di Komisi III DPR. Dia menegaskan, adegan pemenggalan kepala dan penembakan benar terjadi. ”Saya merekam memakai kamera HP (telepon genggam). Semua orang, dari masyarakat, perusahaan dan lainnya, percaya kepada saya. Jadi, saya tidak takut (merekam),” tutur Trubus.

(bil/nwo/lok/ong)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: