Tak Ada Parpol di KPU


Tim Seleksi Akan Gunakan Putusan MK sebagai Pedoman

Jakarta, Kompas – Anggota partai politik yang ingin menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu harus mundur dari keanggotaan partainya sekurang-kurangnya lima tahun saat mendaftarkan diri. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lembaga pemilu yang independen.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (khususnya Pasal 11 Huruf I dan Pasal 85 Huruf I) yang memperbolehkan anggota parpol menjadi penyelenggara pemilu asalkan sudah mundur saat mendaftar.

Dalam putusan atas uji materi UU Penyelenggara Pemilu yang dibacakan pada Rabu (4/1), MK mengembalikan ketentuan mengenai syarat keanggotaan KPU dan Bawaslu (khususnya dari unsur partai) sama seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007. Sidang pembacaan putusan MK tersebut dipimpin Ketua MK Mahfud MD.

Uji materi tersebut diajukan Aliansi Masyarakat Selamatkan Pemilu. Aliansi ini terdiri dari sejumlah LSM, seperti Indonesian Parliamentary Center, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Yayasan Soegeng Sarjadi, Center for Electoral Reform, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat, dan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional.

Bertentangan

Dalam putusannya, MK berpendapat, Pasal 11 Huruf I dan Pasal 85 Huruf I UU No 15/2011 bertentangan dengan Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945, yang menyebutkan, ”Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Menurut MK, ketentuan mengundurkan diri sekurang-kurangnya lima tahun saat mendaftar calon anggota KPU dan Bawaslu dinilai patut karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilu. Ketentuan itu juga sudah diakomodasi oleh UU lama, yaitu UU No 22/2007.

Dalam putusannya kemarin, MK juga mengeluarkan unsur DPR dan pemerintah dari keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menurut MK, DKPP yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Sebagai kesatuan fungsi, maka sifat mandiri yang dinyatakan dalam Pasal 22 E Ayat (5) UUD 1945 harus juga mendasari pembentukan dewan kehormatan. Dengan demikian, keanggotaan DKPP menjadi satu orang unsur KPU, satu orang unsur Bawaslu, dan lima tokoh masyarakat.

Salah satu pemohon uji materi, Veri Junaedi, mengatakan, putusan MK itu merupakan kemenangan awal untuk mendukung dan menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang independen. Kemenangan ini harus ditindaklanjuti dengan pengawalan proses seleksi oleh Tim Seleksi KPU.

”Paling tidak, putusan ini membantu meringankan tugas timsel untuk mengeluarkan orang-orang partisan partai dari daftar calon anggota KPU dan Bawaslu,” kata Veri.

Secara terpisah, Ketua Timsel Calon Anggota KPU/Bawaslu Gamawan Fauzi mengatakan, timsel segera menindaklanjuti putusan MK. ”Putusan MK final dan mengikat sehingga akan kami gunakan sebagai pedoman,” katanya.

Hingga Rabu, Gamawan menyebutkan, ada 222 calon anggota KPU dan 94 calon anggota Bawaslu yang menyerahkan berkas. Dari calon-calon itu, belum terlihat tokoh partai politik.

Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow juga menyambut baik putusan MK. Menurut dia, semestinya DPR lebih hati-hati dalam membuat aturan. Rakyat tidak akan menerima hasil karya DPR yang dirasa akan merusak demokrasi. (ANA/INA/DIK)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: