KPK Prioritaskan Rekening Polisi

Rekening Tak Wajar Petinggi Polri Diekspos

Jakarta, Kompas – Janji pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru untuk berperang menghadapi penegak hukum korup akan benar-benar dilakukan. KPK segera menggelar ekspos kasus rekening tak wajar milik petinggi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Selama ini, penanganan kasus itu macet di Polri, meski mereka telah mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). KPK malah menjadikan kasus rekening tak wajar milik petinggi Polri itu sebagai salah satu prioritas yang harus dituntaskan.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto di Jakarta, Minggu (8/1), mengatakan, KPK tak tinggal diam dalam menangani kasus rekening tak wajar milik petinggi Polri. Apalagi, KPK mengantongi data dari PPATK terkait transaksi mencurigakan kepunyaan sejumlah petinggi Polri.

”Dalam satu dua hari ini, kami akan ekspos. Kasus itu ditindaklanjuti terus. Pimpinan KPK meminta ekspos. Setelah ekspos, ada arahan dari pimpinan KPK untuk melakukan ini atau itu,” kata Bambang lagi.

Bambang mengakui, masyarakat memang berharap KPK menuntaskan kasus rekening tak wajar milik petinggi Polri setelah lembaga penegak hukum lain tak mampu menanganinya. Terlebih Polri malah menyatakan tak ada yang mencurigakan dari rekening yang dinilai tak wajar milik petinggi Polri itu. ”Yang paling sederhana dari tindak lanjut harapan publik adalah kasus rekening gendut petinggi Polri itu,” katanya.

Menurut Bambang, KPK telah meminta data tentang rekening dari petinggi Polri yang diduga jumlahnya tak wajar. Dalam kasus ini, kata Bambang, KPK tak hanya pasif menerima laporan PPATK, tetapi juga aktif mempertanyakan data rekening yang dianggap tak wajar tersebut.

Menanggapi tuntutan agar KPK bisa berani membersihkan institusi kepolisian dan kejaksaan, Bambang mengakui, hal itu bukan sesuatu yang mudah. Terlebih lagi sumber daya yang dimiliki KPK sangat terbatas.

Menurut dia, butuh sentuhan khusus untuk membersihkan institusi penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. KPK enggan meniru langkah Independent Commision Against Corruption (ICAC) atau Komisi Antikorupsi Hongkong yang gebrakan awalnya memberantas korupsi di kepolisian. Ada konteks politik dan sosial yang harus ditimbang jika KPK ingin meniru ICAC.

”Sumber daya yang dimiliki KPK hanya 700 orang. Kepolisian ada 400.000 orang dan kejaksaan ada 10.000 orang. Kami harus menyentuh sistemnya untuk bisa membersihkan korupsi di sana. Bukan kami tak berani menyentuh polisi, tetapi kemudian memang ada hambatan,” kata Bambang.

Namun, tak berarti KPK mendiamkan korupsi di lembaga penegak hukum itu. Pekan depan, lanjut Bambang, pimpinan KPK bertemu dengan pimpinan lembaga penegak hukum lain. Dalam pertemuan itu akan dibahas metode supervisi dan koordinasi dari KPK terhadap Polri, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya dalam kasus korupsi.

Menurut praktisi hukum Todung Mulya Lubis, KPK tak bisa menutup mata terhadap praktik korupsi di lembaga penegak hukum lain. Apalagi, publik yakin tak ada institusi di luar KPK yang dipercaya mampu memberantas korupsi secara efektif. (BIL)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: