Pulihkan Hak Tanah Rakyat

Unjuk Rasa di Sejumlah Daerah Tuntut RUU Desa dan Reforma Agraria
KOMPAS/LUCKY PRANSISKA

Massa dari Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia (SBPHRI) menerobos masuk gedung DPR saat berunjuk rasa menuntut reformasi agraria, Kamis (12/1). Mereka menuntut segera dilaksanakan reformasi agraria dan mendesak pemerintah segera menghentikan perampasan tanah rakyat serta meminta TNI dan Polri menghentikan kekerasan dalam setiap konflik agraria.

Jakarta, Kompas – Ribuan petani, nelayan, mahasiswa, perangkat desa, dan warga, Kamis (12/1), berunjuk rasa di sejumlah daerah. Mereka mendesak pemerintah memulihkan hak rakyat, terutama terkait hak atas tanah, dan merevisi undang-undang yang merugikan rakyat.

Unjuk rasa, terutama menuntut reforma agraria dan penuntasan kasus pertanahan, tidak hanya dilakukan di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah.

Juru bicara Sekretariat Bersama Pemulihan Hak-hak Rakyat Indonesia, Henry Saragih, menjelaskan, aksi dilakukan serentak di 27 provinsi se-Indonesia.

Di Jakarta, aksi yang diikuti 77 organisasi petani, nelayan, aparat desa, pekerja, dan organisasi kemasyarakatan lain diwarnai dengan penjebolan pagar depan kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Aksi itu diikuti ribuan orang.

Massa menyerukan reformasi di bidang pertanahan dengan memberikan hak-hak rakyat di bidang pertanahan yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Selain itu, massa yang berasal dari aparat desa mendesak pula agar pemerintah dan DPR segera mewujudkan Undang-Undang (UU) tentang Desa. Saat ini Rancangan UU Desa sudah diserahkan pemerintah kepada DPR.

Dari Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Kamis, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan, kebebasan menyatakan pendapat adalah hak politik setiap warga negara. Pemerintah memperhatikan setiap aspirasi rakyat, termasuk yang diajukan dalam unjuk rasa.

”Sebelum berangkat kunjungan kerja ke Jawa Timur, Presiden sudah menginstruksikan Kepala Polri agar polisi tetap profesional dan tidak terpancing oleh oknum unjuk rasa sehingga terjadi benturan fisik,” kata Julian.

Sejumlah anggota DPR, Kamis, menemui pengunjuk rasa secara bergantian di depan gedung parlemen. Mereka, antara lain, Budiman Sudjatmiko (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), A Malik Haramain (Partai Kebangkitan Bangsa), Akbar Faisal (Partai Hati Nurani Rakyat), Ahmad Yani (Partai Persatuan Pembangunan), Teguh Juwarno (Partai Amanat Nasional), dan Saan Mustopa (Partai Demokrat).

Malik mengatakan, partainya siap memenuhi tuntutan demonstran untuk menyelesaikan sengketa lahan yang terjadi di sejumlah daerah. Salah satu yang akan dilakukan adalah mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria.

Saan menegaskan, penyelesaian sengketa pertanahan menjadi komitmen Partai Demokrat. Karena itu, dia mendorong penyelesaian kasus sengketa agraria secara tuntas.

Hanya tiga

Henry Saragih mengutarakan, sebenarnya yang diinginkan petani yang ikut berunjuk rasa itu hanya tiga, yakni tanah, proteksi, dan subsidi. Koordinator umum aksi di Jakarta, Agustiana, menambahkan, perampasan hak rakyat atas tanah, hutan, tambang, wilayah tangkap nelayan, serta wilayah kelola masyarakat adat dan desa yang terjadi sekarang ini adalah bentuk nyata dari perampasan kedaulatan rakyat.

Bagi kaum tani, nelayan, masyarakat adat, dan perempuan, perampasan itu telah membuat mereka kehilangan tanah yang menjadi sumber keberlanjutan kehidupan. Bagi buruh, perampasan tanah dan kemiskinan petani pedesaan adalah sumber malapetaka politik upah murah dan sistem kerja sumber luar (outsourcing) yang menindas buruh selama ini. Sebab, politik upah murah dan sistem kerja itu bersandar pada banyaknya penganggur yang berasal dari proses perampasan tanah.

Di Gorontalo, aksi diikuti puluhan warga yang mengatasnamakan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI). Unjuk rasa dilakukan di pusat Kota Gorontalo. Seperti unjuk rasa di Jakarta, pengunjuk rasa di Gorontalo pun mendesak negara memulihkan hak rakyat, terutama petani dan nelayan. Pengunjuk rasa menilai sejumlah UU juga tak melindungi hak rakyat atas tanah.

”Kasus di Mesuji, Lampung, adalah satu dari sekian banyak kasus pertanahan di Indonesia di mana tak ada bentuk kepedulian pemerintah atau negara untuk melindungi rakyatnya. DPR pun tidak peka. Justru mereka sibuk merenovasi toilet,” kata M Djufryhard, koordinator aksi di Gorontalo.

Di Jambi, Kamis, sekitar 500 petani dari sejumlah daerah menuntut pengakuan hak kelola atas lahan yang saat ini diperebutkan dengan sejumlah perusahaan. Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Jambi Sarwadi mengatakan, konflik terjadi hampir di semua kabupaten di Jambi serta melibatkan petani dan perusahaan. Namun, hingga kini tak satu konflik pun terselesaikan dengan tuntas. Petani justru sering menjadi korban penganiayaan oleh aparat.

Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sekitar 100 orang dari 17 elemen masyarakat dan mahasiswa dalam aksi mereka meminta perampasan tanah milik rakyat oleh penguasa dan pemodal dihentikan. Mereka meminta penghentian obral izin operasi eksploitasi sumber daya alam yang menggusur hak rakyat atas tanah.

Manajer Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel Dwitho Frasetiandy mengatakan, sejak 2008 hingga kini ada 28 kasus konflik sosial yang terkait perkebunan sawit di provinsi itu belum termasuk kasus pertambangan. Modusnya berupa penyerobotan tanah masyarakat oleh pengusaha. Mereka mendapat izin dari kepala daerah.

Di Kabupaten Jember, Jatim, Solidaritas Petani Jember untuk Mesuji dan Bima mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria antara masyarakat dengan pengusaha dan pemerintah. Ratusan petani dengan bersemangat menyatakan bangkit untuk mendapatkan hak pengelolaan atas tanah yang disengketakan.

Unjuk rasa terkait hak rakyat atas tanah juga digelar di di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Lampung.

Perangkat desa

Dari Semarang, Jateng, dilaporkan, ribuan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara, Kamis, berunjuk rasa di beberapa daerah di pantai utara Jawa, seperti Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, dan Kudus.

Aksi serupa berlangsung di Yogyakarta dan Jawa Barat.(Tim Kompas)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: