Pastikan Kebijakan BBM

Pemerintah Tetap Lanjutkan Pengendalian Konsumsi BBM

Jakarta, Kompas – Sejumlah kalangan mendesak agar pemerintah memastikan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak yang semakin membengkak. Langkah pemerintah mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi tidak menyelesaikan akar masalah besarnya subsidi.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Jumat (13/1), di Jakarta, menyatakan, pemerintah harus segera memutuskan pilihan kebijakan pengurangan subsidi BBM yang akan diambil.

”Jika lamban, hal itu akan berdampak terhadap ketidakpastian bagi semua pihak dan membuat upaya persiapan ataupun antisipasi dampaknya jadi tidak jelas. Semakin lamban, kian tidak signifikan penghematan yang akan diperoleh dan makin besar potensi dampak sosial yang merugikan di masyarakat,” katanya.

Seperti dipaparkan Menteri Keuangan Agus Martowardojo (Kompas, 13/1), realisasi subsidi BBM pada Desember 2011 mencapai Rp 165,2 triliun atau sebesar 127,4 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2011 yang sebesar Rp 129,7 triliun. Dengan kenyataan tersebut, diperkirakan subsidi BBM tahun 2012 juga akan meningkat. Padahal, dalam Undang-Undang APBN 2012, subsidi BBM direncanakan Rp 123,6 triliun.

Semula pemerintah memastikan pengendalian BBM, tetapi Menteri Keuangan menyatakan, opsi menaikkan harga masih terbuka jika disepakati dengan DPR. UU APBN 2012 menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Adhi Siswaja Lukman menyatakan, ”Kalau pemerintah mau menaikkan harga BBM, naikkan saja. Jangan maju-mundur sehingga jelas bagi kalangan industri.”

Naik bertahap

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut, ahli transportasi dari Institut Teknologi Bandung, Harun Al Rasyid Lubis, mengatakan, di negara maju saja kenaikan harga bahan bakar minyak selalu secara bertahap. ”Kenaikan bahan bakar minyak selalu dikerjakan bertahap dari tahun ke tahun,” kata Harun. Ia menambahkan, dapat saja patokannya adalah besaran inflasi.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, gagasan kenaikan harga BBM dapat dilakukan bertahap per bulan sehingga masyarakat dapat beradaptasi. Namun, kenyataannya, pemerintah sedikit pun tidak menggubris.

”Kami tetap berpendapat, cara paling efektif baik pelaksanaan maupun pengawasannya adalah dengan menaikkan harga premium Rp 1.000 hingga Rp 1.500 per liter,” ujar Anton.

Anggota Komisi V DPR (bidang infrastruktur), Saleh Husin, juga sependapat apabila harga premium naik bertahap. ”Juga kalau ada disparitas harga, malah timbul peluang baru bagi pedagang gelap bensin,” ujarnya.

Pemerintah diminta menimbang lebih cermat rencana itu. Jika hendak menekan subsidi, pilihan lebih baik adalah menaikkan harga BBM bersubsidi. ”Toh, harga premium pernah Rp 6.000 per liter dan tidak ada apa-apa,” kata Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress).

Ia menjelaskan, jika pembatasan diberlakukan, hal itu bakal menimbulkan masalah di daerah. Hal itu disebabkan infrastruktur distribusi pertamax belum merata.

Pengamat energi Kurtubi menyatakan, pembatasan BBM yang menggiring rakyat pemilik mobil pelat hitam pindah ke pertamax dan BBM nonsubsidi lain lebih berdampak negatif daripada positif. ”Pembatasan hanya akan melanggengkan ketergantungan pada minyak impor,” ujarnya.

Selain itu, program pembatasan BBM bersubsidi identik dengan menaikkan harga sekitar 100 persen yang akan mengundang penolakan rakyat. ”Masyarakat merasa tertipu mengingat pemerintah berjanji tidak menaikkan harga barang dan jasa dan menurunkan daya beli secara signifikan,” kata Kurtubi.

Kebijakan ini juga dinilai merupakan insentif bagi stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) asing untuk dapat membuka SPBU ritel di seluruh Indonesia, karena ada luapan pelanggan baru.

Ekonom dari Universitas Gadjah Mada, Anggito Abimanyu, menyatakan, pemerintah perlu meninjau ulang pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi per 1 April 2012 hingga administrasi target subsidi kepada usaha kecil dan menengah terlaksana. ”Penundaan juga diperlukan untuk mengurangi potensi migrasi konsumen bensin ke diesel dan pasar bebas premium,” katanya.

Tetap pengendalian

Di tempat terpisah, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tetap melanjutkan persiapan penghematan anggaran subsidi dengan pengendalian BBM bersubsidi, atau mengikuti perintah UU APBN 2012.

Opsi kenaikan harga BBM tidak menjadi pilihan utama sehingga pengendalian BBM tetap dilakukan mulai 1 April 2012.

”Masalah pembatasan BBM ini masalah UU APBN 2012. Pasal 7 menyebutkan, pembatasan dilakukan 1 April 2012 di Jawa dan Bali. Ditegaskan juga bahwa pada tahun 2012 tidak lagi menaikkan harga BBM. Undang-undang ini mengikat pemerintah,” ujarnya.

Menurut Hatta, karena pilihan kebijakannya adalah pembatasan BBM bersubsidi, dia pun akan menjadi yang pertama sebagai pengguna alat pengolah gas. Penggunaan alat konverter adalah pilihan yang bisa diambil oleh pemilik mobil pelat hitam mulai 1 April 2012.

Sementara itu, survei awal Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan memperlihatkan, masyarakat akan beralih naik sepeda motor dari mobil pribadi ketika subsidi dicabut.

”Lebih dari 50 persen masyarakat yang kami tanyai telah menyatakan akan beralih naik sepeda motor,” kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono.(OSA/RYO/MAS/EVY/ICH/OIN

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: