KPK Tak Berhasil Eksekusi Mochtar

Salinan Putusan MA Belum Diterima

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi hingga Selasa (20/3) pukul 22.00 belum berhasil mengeksekusi Wali Kota (nonaktif) Bekasi Mochtar Muhammad. Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, jika belum ditemukan hingga Rabu, Mochtar akan dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang oleh KPK. Mochtar akan dinyatakan sebagai buron.

Johan Budi, semalam, mengatakan, ia telah mendapatkan informasi dari Direktur Penuntutan KPK bahwa tim mereka belum bisa menemukan Mochtar. Tim jaksa KPK berusaha menjemput paksa Mochtar setelah yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan eksekusi.

Menurut Johan, tim KPK masih akan melanjutkan pencarian hingga Rabu ini. Penetapan Mochtar dalam daftar pencarian orang tergantung dari pencarian pada Rabu ini.

Sirra Prayuna, penasihat hukum Mochtar, membantah kliennya menolak dieksekusi. Mochtar tidak memenuhi panggilan eksekusi KPK karena belum menerima salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

”Kami bukan menolak eksekusi. Kami belum menerima salinan putusan MA,” kata Sirra, semalam.

Menurut Sirra, kliennya akan patuh dan taat menjalankan putusan MA jika sudah menerima salinan putusan. ”Tanyakan kepada MA mengapa kami tidak segera mendapatkan salinan itu,” tuturnya.

Saat ditanya tentang keberadaan Mochtar, Sirra enggan menyebutkan. Ia juga membantah kabar kliennya berada di Singapura. ”Tidak. Imigrasi kan juga sudah membantah. Pak Mochtar masih di Indonesia. Yang dilarang, kan, dia pergi ke luar negeri. Tidak ada larangan bepergian di dalam negeri,” ujarnya.

Sirra saat dihubungi sekitar pukul 19.30 mengaku masih berada di kediaman Mochtar di Bekasi, menunggu tim KPK yang akan menjemput kliennya. ”Sampai sekarang belum datang,” ujarnya saat ditanya apakah tim KPK sudah tiba di rumah Mochtar.

Sebelumnya, MA menghukum Mochtar dengan pidana enam tahun penjara dan denda Rp 300 juta. MA membatalkan putusan bebas dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, 11 Oktober 2011. MA juga menjatuhkan hukuman tambahan membayar uang pengganti Rp 639 juta. Mochtar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Putusan itu dijatuhkan majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko (Ketua Muda Pidana Khusus MA) serta hakim anggota Krisna Harahap dan Leopold Hutagalung pada 7 Maret.

Mochtar diajukan ke meja hijau dalam empat dugaan korupsi. Pertama, kasus suap kepada anggota DPRD Kota Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar untuk memuluskan pengesahan APBD tahun 2010.

Ia juga diduga menyalahgunakan anggaran makan minum sebesar Rp 639 juta, kasus suap untuk memenangi Piala Adipura 2010 sebesar Rp 500 juta, dan suap kepada staf Badan Pemeriksa Keuangan. (RAY/ANA)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: