Terpidana Korupsi Belum Juga Dieksekusi

Mochtar Masuk LP Sukamiskin
BESTARI

Terpidana Korupsi Belum Juga Dieksekusi

Jakarta, Kompas – Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (21/3), menangkap Wali Kota (nonaktif) Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Muhammad di Seminyak, Bali. Mochtar langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung. Selain Mochtar, 47 terpidana kasus korupsi lain sampai kini belum dieksekusi, belum masuk penjara.

Mochtar ditangkap karena dua kali tak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA), ia dihukum selama enam tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dana APBD Kota Bekasi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung sebelumnya membebaskan Mochtar.

Kejaksaan Tinggi Lampung juga belum menahan Bupati Lampung Timur (nonaktif) Satono. Ia dinyatakan terbukti melakukan korupsi dana APBD dan dihukum 15 tahun penjara oleh MA di tingkat kasasi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung M Serry S mengakui, eksekusi belum bisa dilaksanakan karena salinan lengkap putusan MA belum diterima. MA memutuskan perkara Satono pada Senin lalu.

Selain Mochtar dan Satono, menurut Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch Emerson Yuntho, lembaganya memiliki data sedikitnya 47 terpidana korupsi lain belum dieksekusi. Padahal, mereka sudah mengantongi putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Sebanyak 25 terpidana korupsi tercatat melarikan diri dan lainnya belum dipenjara meskipun tidak melarikan diri.

Bahkan, ada terpidana korupsi yang sudah setahun sejak putusan kasasinya dijatuhkan MA hingga kini belum dipenjara. Sejumlah terpidana korupsi yang belum dieksekusi adalah Agusrin M Najamuddin (Gubernur Bengkulu nonaktif), Eep Hidayat (Bupati Subang nonaktif), Sumita Tobing (mantan Direktur Utama TVRI), dan Djoko S Tjandra.

Emerson mengakui, salah satu faktor yang menjadikan eksekusi itu lambat adalah lambatnya penyampaian salinan putusan dan petikan amar putusan dari pengadilan. Padahal, MA sudah mengeluarkan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2011 tertanggal 31 Januari 2011 yang menyebutkan pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak putusan itu diucapkan.

Muladi, mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, mengakui, eksekusi tak dapat dijalankan jika tidak ada putusan tertulis. Jaksa wajib membacakan putusan itu di hadapan terpidana. Karena itu, MA diminta memperbaiki mekanisme kerjanya, terutama di pengadilan.

Sirra Prayuna, pengacara Mochtar, menegaskan, kliennya tidak menolak eksekusi yang dilakukan KPK. Mochtar juga tidak akan kabur. Namun, sampai Rabu kliennya belum menerima salinan lengkap putusan MA.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Adi Toegarisman mengakui, jaksa tidak bisa melakukan eksekusi, misalnya terhadap Agusrin Najamuddin, karena masih menunggu salinan putusan kasasi lengkap dari MA. Kejaksaan baru menerima petikan putusan. Tanpa salinan putusan yang lengkap, eksekusi belum bisa dilakukan.

Jaksa Agung Basrief Arief menuturkan, sampai kini masih ada perbedaan pendapat soal kapan eksekusi harus dilakukan.

Juru Bicara MA Topane Gayus Lumbuun mengungkapkan, MA sebenarnya telah berusaha mengatasi kelambatan pemberian salinan putusan lengkap sehingga eksekusi bisa dilaksanakan. Berbagai upaya dilakukan, termasuk menyewa tenaga outsourcing untuk membantu mempercepat penyelesaian perkara.

Selain itu, kata Gayus, petugas MA, seperti operator pengetikan putusan, harus sangat berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Tugas itu tak ringan, apalagi putusan yang dihasilkan oleh 54 hakim agung relatif banyak, mencakup bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan militer. MA sebagai lembaga yang melayani upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali menerima perkara dari seluruh Indonesia.

Penjemputan Mochtar

Dari Bali dilaporkan, Mochtar dijemput tim KPK di Villa Lalu di kawasan Seminyak, Kabupaten Badung, Bali, Rabu. Mochtar tak melakukan perlawanan terhadap penangkapannya itu.

”Dalam daftar tamu kami, orang yang dijemput itu bernama Muhamad Yamin,” kata staf Penjualan dan Pemasaran Villa Lalu Surya Dewi. Namun, Dewi membenarkan, orang bernama Muhamad Yamin itu mirip dengan Mochtar Muhammad.

Menurut Dewi, Mochtar mulai menginap di vila itu sejak Senin sore. Ia seorang diri. Ia juga hanya membawa satu koper dan tak banyak melakukan aktivitas luar ruangan.

Rabu siang, Dewi mengatakan ada puluhan petugas berseragam dan bersenjata api laras panjang datang ke vila itu. Mereka mengaku akan menjemput seseorang. Mochtar dibawa dan meninggalkan vila sekitar pukul 13.00.

Mochtar dihukum karena terbukti menyuap anggota DPRD Kota Bekasi sebesar Rp 1,6 miliar. Ia juga menyalahgunakan dana makanan dan minuman sebesar Rp 639 juta, menyuap untuk memenangi Piala Adipura, dan menyuap petugas Badan Pemeriksa Keuangan.

Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, Rabu, menjelaskan, Mochtar memang ditangkap di sebuah vila di Bali. Dia langsung ke tempat penahanannya.

Dari Bandung dilaporkan, Mochtar datang di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin sekitar pukul 19.10. Ia menumpang mobil petugas KPK bernomor polisi B 1889 UFR. Ia duduk di kursi penumpang di belakang dengan mengenakan kemeja warna gelap dan kacamata hitam. Mobil langsung masuk ke dalam LP.

Selain dihukum penjara, Mochtar juga diharuskan membayar denda Rp 300 juta dan uang pengganti Rp 639 juta. Putusan itu dijatuhkan majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko (Ketua Muda Pidana Khusus MA) serta hakim anggota Krisna Harahap dan Leopold Hutagalung, 7 Maret lalu.

Sirra memprotes tindakan penangkapan kliennya oleh KPK. Menurut dia, tindakan KPK menangkap kliennya sebagai bentuk pelanggaran hukum oleh lembaga negara. ”Pokok persoalan adalah apakah KPK dibenarkan secara hukum melaksanakan putusan MA hanya berdasar petikan atas putusan kasasi,” katanya.

Sirra mengakui, dengan penangkapan itu terkesan kliennya bakal kabur. ”Tidak mungkin Pak Mochtar kabur. Ia masih seorang pemimpin. Dia belum diberhentikan sebagai wali kota. Dia punya harkat dan martabat,” kata Sirra. Menurut Sirra, tidak ada larangan bagi Mochtar untuk berada di Bali. Kliennya dicegah atau dilarang ke luar negeri.

Emerson berharap, Kejaksaan segera mengeksekusi terpidana korupsi yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagian besar kasus terpidana korupsi yang belum dieksekusi itu ditangani Kejaksaan, bukan KPK.

Ia mencurigai, jaksa bermain-main dengan pihak yang seharusnya dieksekusi. Kesan itu kuat ketika jaksa menghadapi terpidana korupsi yang memiliki latar belakang politik atau pengusaha. Eksekusi memang bisa ditunda karena alasan kemanusiaan atau kondisi keamanan belum memungkinkan.

(ana/eld/den/ray/jon/bil/ faj/cok)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: