Naikkan BBM Opsi Terakhir

Penghematan Perlu Dilakukan secara Serius

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan pidato soal postur APBN Perubahan 2012 di Istana Negara, Jakarta, Sabtu (31/3). Selain itu, sikap pemerintah terhadap hasil Rapat Paripurna DPR tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak juga disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berterima kasih kepada DPR yang telah merampungkan pembahasan APBN-P 2012. ”Hampir semua usulan pemerintah, postur, asumsi, dan besaran subsidi disetujui DPR. Ada penyesuaian, tetapi itu dilakukan bersama-sama,” ujarnya, Sabtu (31/3), di Istana Negara, Jakarta.

”Atas nama pemerintah, saya berterima kasih kepada DPR dan unsur-unsur pemerintah yang bekerja siang dan malam,” ujarnya dalam jumpa pers, didampingi Wakil Presiden Boediono dan seluruh jajaran kabinet.

Presiden juga gembira karena lewat penambahan ayat pada Pasal 7 UU APBN-P 2012 pemerintah diberi ruang atau kewenangan untuk menaikkan/menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kewenangan hanya akan dimiliki pemerintah jika harga minyak dunia lebih tinggi/rendah 15 persen ketimbang asumsi harga minyak dunia dalam APBN-P (105 dollar AS per barrel) selama enam bulan. Yudhoyono menyatakan, periode enam bulan itu dihitung mundur.

Namun, Presiden menegaskan, penerapan kewenangan berupa menaikkan harga BBM bersubsidi, jika syarat-syaratnya sudah terpenuhi, akan menjadi opsi terakhir.

”Kita ingin penghematan energi dilakukan serius. Kita juga ingin konversi ke bahan bakar gas dapat dipercepat. Penerimaan negara akan ditingkatkan lewat pajak dan usaha pertambangan serta penghematan keuangan kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah,” ucapnya.

Presiden tidak ketinggalan memberikan apresiasi kepada Polri dan TNI dalam menangani demonstrasi. Menurut Yudhoyono, tugas Polri tak mudah dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, tugas itu dinilainya cukup berhasil dilaksanakan.

Aspirasi rakyat

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengklaim telah memenuhi aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dengan rumusan yang diusulkan Partai Golkar, harga BBM bersubsidi batal naik pada 1 April, seperti direncanakan pemerintah.

”Dengan rumusan ini, tuntutan rakyat untuk tidak menaikkan harga BBM terpenuhi. Itu menunjukkan bahwa suara Golkar, suara rakyat,” katanya dalam pidato pelepasan kader fungsionaris Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu malam.

Dalam rapat paripurna pengesahan RUU APBN-P 2012, Fraksi Partai Golkar memang mengusulkan rumusan Pasal 7 Ayat (6a). F-PG menawarkan syarat penyesuaian harga BBM bersubsidi jika harga minyak mentah Indonesia (Indonesia crude oil price/ICP) naik atau turun sebesar 15 persen dari rata-rata ICP selama enam bulan terakhir.

Tawaran F-PG itu kemudian diikuti empat fraksi partai politik koalisi lainnya, yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

”Kebanggaan kita semua menjadi lengkap karena F-PG tidak hanya berkata ya atau tidak atau hanya mengikuti gelombang opini, tetapi juga memberikan solusi untuk kebuntuan dalam pembahasan,” ujarnya.

Selain dapat memenuhi tuntutan rakyat, kata Aburizal, rumusan yang ditawarkan F-PG juga membuat hak pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM sesuai dengan perkembangan harga di pasar internasional tetap terpenuhi. Dengan demikian, kondisi perekonomian negara tidak akan terancam, terutama jika ada gejolak harga minyak dunia.

Aburizal juga mengklaim rumusan yang ditawarkan F-PG tersebut berhasil menyatukan parpol anggota koalisi pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono. Hal itu terbukti, empat parpol koalisi lainnya mengikuti tawaran F-PG dalam rapat paripurna. Sebelumnya, enam parpol koalisi memiliki pandangan berbeda-beda tentang persentase deviasi ICP yang akan dijadikan dasar pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi.

Aburizal memberikan apresiasi kepada semua anggota F-PG yang berjuang di rapat paripurna. Aburizal juga menyampaikan terima kasih kepada semua parpol koalisi serta Presiden Yudhoyono dan semua anggota kabinet.

Politik pencitraan

Keputusan Rapat Paripurna DPR lebih dilatarbelakangi kepentingan politis parpol menjelang Pemilu 2014. Kepentingan politis tersebut sarat dengan kompromi dan bukan pertimbangan ekonomi ataupun kepentingan rakyat.

Demikian dikatakan pakar psikologi sosial politik, Hamdi Muluk, dan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto dalam kesempatan terpisah di Jakarta.

”Karena lebih mengedepankan kompromi politik, dalam hal ekonomi, khususnya anggaran, pemerintah dan DPR menjadi spekulatif dan seperti berjudi,” kata Pri Agung.

Sejauh ini, kata Pri Agung, tidak ada yang bisa menjamin harga minyak akan terus naik sehingga rata-rata dalam enam bulan berjalan bisa mencapai 120,75 dollar AS per barrel (15 persen di atas asumsi dalam APBN-P 2012). Apalagi sebenarnya faktor fundamental yang memengaruhi harga minyak dunia, yaitu ekonomi global yang tidak pasti, cenderung negatif atau menurunkan harga minyak.

Hamdi mengatakan, pembahasan masalah kenaikan harga BBM sebenarnya sederhana. Hitung-hitungannya dapat dilakukan lembaga-lembaga kajian di universitas. ”Parpol bisa menggunakan lembaga itu,” katanya.

Persoalannya, lanjut Hamdi, dalam mengambil kebijakan terkait kenaikan harga BBM, politisi memiliki agenda sendiri. Misalnya, ingin mendapatkan citra yang baik di masyarakat dan koalisi pun tidak terganggu.

”Takarannya, posisi mana yang menguntungkan parpol. Kita terjebak pada logika ya atau tidak, tetapi tidak menawarkan alternatif-alternatif,” kata Hamdi.

Dominasi kepentingan politik dalam pengambilan kebijakan yang bersifat teknis juga memiliki dampak sosial dan bukan pembelajaran politik yang bagus. ”Ongkos sosialnya, kita diajarkan untuk menang sendiri. Dan, yang juga memprihatinkan adalah masyarakat atau anak bangsa dikondisikan untuk bentrok,” katanya.

Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, ada dinamika politik yang tinggi dalam pembahasan rencana kenaikan harga BBM. Namun, ujungnya sama saja.

Logika pemerintah

Pengamat ekonomi Iman Sugema mengatakan, masyarakat sulit menerima logika bahwa APBN akan jebol jika harga BBM tidak dinaikkan. Soalnya, para politisi dan pejabat pemerintah mempertontonkan kebohongan, seperti dalam berita, bahkan dalam sidang di pengadilan.

APBN itu jebol bukan semata-mata karena tambahan subsidi BBM yang sekitar Rp 55 triliun, melainkan terutama karena subsidi listrik sampai Rp 48 triliun, subsidi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) Rp 25,600 triliun, dan cost recovery minyak dan gas Rp 27,6 miliar. Apalagi ada tambahan penerimaan minyak untuk negara sebesar Rp 53,38 triliun yang cukup untuk menutup subsidi BBM.

”Masalahnya bukan soal APBN jebol, tetapi pemerintah tidak mau memberikan tambahan penerimaan minyak untuk menutup pembengkakan subsidi BBM. Akibatnya, rakyat dibebani karena harus membayar BBM lebih mahal dan daya belinya melemah,” katanya. (ATO/NTA/FER/EVY/IAM/LAS)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: