Koalisi Tak Suarakan Rakyat

Oleh BI Purwantari

Kebijakan pemerintah terkait rencana penaikan harga bahan bakar minyak menciptakan ruang kontestasi dan pencitraan bagi partai-partai politik. Tiap parpol berusaha memperbesar peluang politik di tengah pandangan publik bahwa koalisi parpol tidak mendukung kepentingan rakyat.

Koalisi di dalam politik memiliki arti sebagai sebuah strategi untuk memperbesar peluang bagi tercapainya tujuan-tujuan politik tertentu. DPR merupakan institusi tempat dipraktikkannya berbagai strategi koalisi, baik koalisi konstruktif maupun koalisi transaksional, oleh partai-partai politik. Koalisi konstruktif tercipta jika partai yang bersangkutan menciptakan peluang-peluang bagi pemenuhan kepentingan rakyat. Sebaliknya, koalisi transaksional terjadi ketika proses politik dijalankan untuk memenuhi kepentingan kelompok sekaligus menghancurkan kepentingan rakyat.

Kebijakan penaikan harga BBM telah menjadi ruang kontestasi bagi para wakil parpol di DPR. Pembentukan Sekretariat Gabungan Koalisi Pendukung Pemerintah (Setgab) dan keputusan yang mereka ambil belum lama ini menyangkut harga BBM merupakan wujud kontestasi itu. Partai penguasa (Partai Demokrat) berencana menaikkan harga BBM. Tak ayal, kebijakan ini direspons dengan berbagai unjuk rasa.

Parpol anggota Setgab yang merupakan koalisi partai penguasa mengajukan usulan untuk menunda kebijakan itu dengan beberapa catatan. Pertama, mereka akan menyetujui penaikan harga BBM jika harga minyak mentah mencapai tingkat tertentu dalam enam bulan.

Kedua, keputusan tentang kebijakan harga BBM merupakan domain pemerintah. Sikap ini, menurut publik survei, menunjukkan partai-partai politik hanya memperbesar peluang untuk tujuan politik diri sendiri dan kelompoknya saja. Alih-alih melakukan koalisi konstruktif, para wakil parpol di DPR mempraktikkan koalisi transaksional.

Penilaian tersebut terungkap dalam Jajak Pendapat Kompas di 12 kota besar Indonesia yang diselenggarakan pada 3-5 April 2012. Lebih dari tiga perempat responden kehilangan kepercayaan kepada wakil parpol di DPR terkait kebijakan BBM.

Bahkan, satu dari dua responden survei ini juga telah kehilangan keyakinan mereka terhadap wakil-wakil parpol di DPR yang akan memutuskan kebijakan harga BBM. Bagi 76,4 persen responden, tidak ada jaminan kebijakan terkait harga BBM yang akan diputuskan DPR nantinya akan selaras dengan kepentingan rakyat.

Dalam beberapa kali jajak pendapat tentang parpol yang diselenggarakan Kompas, penilaian negatif terhadap kinerja parpol terus muncul. Pada akhir 2009, satu dari tiga responden jajak pendapat menyatakan kecewa dengan kinerja parpol dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Tahun berikutnya proporsi responden yang sama mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kinerja parpol. Pada tahun 2011 terdapat 75,3 persen responden yang menyatakan tidak puas dengan apa yang telah dilakukan parpol.

Survei minggu lalu juga memperlihatkan tingkat ketidakpuasan publik terhadap kinerja parpol khususnya menyangkut kebijakan BBM. Terhadap partai anggota koalisi (Golkar, PAN, PPP, PKB), proporsi responden yang menyatakan ketidakpuasan berkisar 77 persen-83,2 persen. Proporsi ketidakpuasan responden terhadap parpol di luar koalisi (PKS, PDI-P, Hanura, Gerindra) antara 52,2 persen dan 62,3 persen.

Gambaran suram itu terkait konteks aktual perpolitikan Indonesia. Praktik politik transaksional sangat kasatmata. Politik tidak diselenggarakan di ruang publik, tetapi ditransaksikan secara personal. Tukar tambah kekuasaan terjadi bukan karena kalkulasi ideologis, melainkan oportunisme individual (Rocky Gerung, 2010).

Dalam UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN, Pasal 7 Ayat (6) menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik. Ketentuan seperti ini tidak pernah ada dalam UU APBN sebelumnya. Ketika opsi menaikkan harga BBM akan diambil pemerintah, parpol yang tergabung dalam koalisi pemerintah akhirnya menyetujui penambahan Ayat (6a) di dalam UU itu.

Isinya memberi kewenangan pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi ketika deviasi rata-rata harga minyak mentah Indonesia (ICP) dalam enam bulan terakhir lebih besar 15 persen dari harga penetapan APBN Perubahan 2012.

Tampaknya publik survei ini menyadari ada oportunisme individual yang dipraktikkan parpol. Hampir semua responden (94,3 persen) sepakat anggota DPR tidak menyuarakan kepentingan rakyat. Dari proporsi ini, 45,6 persen menyebutkan anggota DPR menyuarakan kepentingan diri sendiri. Sementara itu, 48,7 persen menyatakan anggota DPR hanya menyuarakan kepentingan kelompoknya.

Praktik politik transaksional yang terus-menerus itu bisa mengakibatkan parpol kehilangan kepercayaan. Hasil survei ini menunjukkan 39,2 persen responden menyatakan akan mengubah pilihan parpol mereka jika pemilu diadakan saat ini. Hanya 17,3 persen responden yang mengaku tetap setia terhadap parpol mereka pada Pemilu 2009. Sementara itu, 17,1 persen responden menyatakan tidak akan memilih parpol apa pun jika pemilu diadakan sekarang. (Litbang Kompas)

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: