Islam dalam Transisi Demokrasi di Indonesia

oleh Luthfi Assyaukanie

Kita hidup di zaman yang kontradiktif. Pada satu sisi, ada orang-orang yang hidupnya didorong oleh semangat Hukum Moore, menyongsong hari depan dengan kesiapan ganda dan terus-menerus memperbaiki mutu hidup mereka. Pada sisi lain, ada orang-orang yang mengajak dan menarik-narik kita ke belakang, semakin jauh ke belakang, menurut mereka, semakin baik.Dalam bahasa agama, kelompok pertama, disebut “mazhab khalaf,” sedangkan kelompok kedua disebut “mazhab salaf.”  Gerakan pembaruan Islam lebih memilih mazhab khalaf, yakni sebuah pendekatan yang berorientasi ke depan, ketimbang mazhab salaf yang lebih berorientasi ke belakang. Saya meyakini bahwa kebaikan-kebaikan manusia ada di depan, bukan di belakang.

Kemunculan Islam dalam pentas politik di Indonesia bukanlah suatu fenomena baru, tapi merupakan kelanjutan dari apa yang sudah ada jauh sebelum keruntuhan rezim Soeharto. Keinginan untuk mewarnai bentuk negara dan pemerintahan Indonesia dengan nilai-nilai agama sudah dicetuskan para tokoh Islam sejak sebelum kemerdekaan.Perdebatan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang terjadi dua setengah bulan sebelum deklarasi kemerdekaan Indonesia menyisakan persoalan yang kemudian menjadi pemicu bagi munculnya kelompok-kelompok yang ingin membela kepentingan Islam. Islam politik bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini.  Yang baru adalah suasana di mana para pengusungnya hidup.

Suasana baru itumembentuk ekspresi-ekspresi yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Berubahnya peta politik dunia, khususnya sejak berakhirnya Perang Dingin, munculnya medium-medium informasi baru, menguatnya interaktifitas manusia, dan semakin terbukanya akses terhadap pengetahuan, memaksa kelompok-kelompok Islam untuk mendefinisikan kembali peran dan kiprah mereka di dunia kontemporer. Demokrasi yang kita raih tidak memberi banyak opsi kepada kelompok-kelompok Islam selain mengikuti “aturan main” yang disepakati bersama dalam ruang deliberasi yang kita sebut parlemen. Kita patut bersyukur bahwa kekuatan-kekuatan ideologis di negeri ini cukup berimbang. Keinginan satu kelompok untuk memaksakan ideologinya, karenanya, tak mudah dilakukan.

Perimbangan kekuatan ideologi dalam transisi politik sangatlah penting. Hal ini untuk menjaga agar proses-proses deliberasi berjalan lancar. Kesenjangan ideologi akan memunculkan kekhawatiran-kekhawatiran, khususnya jika ideologi itu tidak sejalan dengan tuntutan perubahan. Inilah yang terjadi di Mesir dan di beberapa negara di Timur Tengah belakangan ini. Transisi politik di negeri itu memunculkan kekhawatiran akibat menguatnya satu ideologi tertentu dan surutnya kekuatan-kekuatan ideologi lain. Proses demokrasi bukannya menjanjikan kebebasan, tapi ketidakpastian dan kecemasan akan bangkitnya otoritarianisme dalam bentuk lain. 

Kita juga memiliki sejumlah kecemasan dalam transisi demokrasi yang kita jalani. Tapi, saya kira, kecemasan kita mestinya jauh lebih ringan untuk diatasi. Persoalan besar kita bukanlah masalah ideologi yang kerap merobek persatuan, tapi pada kualitas kepemimpinan, budaya politik, dan penegakan hukum yang belum maksimal. Meningkatnya kasus-kasus intoleransi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas yang belakangan sering terjadi adalah buah dari kepemimpinan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak bekerja. Kasus-kasus korupsi yang seperti tanpa henti menghiasi media massa kita adalah akibat dari perilaku politik yang culas.

Tantangan demokrasi di Indonesia bukan apakah partai-partai berideologi Islam mampu mengubah dasar negara menjadi negara agama, tapi bagaimana partai-partai di negeri ini –yang Islam maupun yang bukan– memiliki integritas dan mampu menjadi wadah bagi perekrutan pemimpin negara dan wakil rakyat seperti yang diharapkan. Di tengah ramainya tokoh-tokoh Islam yang terjerat kasus korupsi, pembicaraan ideologi tidak lagi relevan.  Tantangan terberat partai-partai Islam di Indonesia bukanlah menegakkan Syari’ah dan menerapkan hukum Islam, tapi memastikan bahwa para pemimpin mereka dan anggota-anggotanya tidak tergoda untuk mencuri sebelum hukum potong tangan kepada pencuri diterapkan.

Ekspresi-Ekspresi Baru

Dunia yang berubah dengan cepat mendorong siapa saja untuk menata dan menyesuaikan diri, tidak terkecuali kaum Muslim. Hanya ada satu cara untuk menyelamatkan diri agar terus bisa bertahan hidup di dunia yang tak bersahabat ini: beradaptasi dengan lingkungan. Modernitas selalu menyediakan kesempatan ganda dan sekaligus menjadi dilema yang rumit bagi kaum beragama. Pada satu sisi, mereka disuguhkan kebebasan untuk mengekspresikan iman mereka, tapi pada sisi lain, mereka dijejali pengetahuan dan gaya hidup menggoda yang bisa mengancam fondasi keimanan.

Alam mengajarkan kita bahwa proses adaptasi pada makhluk hidup memunculkan sejumlah kreatifitas yang diekspresikan dalam perilaku baru. Para ahli Biologi menyebut munculnya perilaku dan karakter baru ini sebagai “spesiasi” atau proses lahirnya suatu spesies. Kita menyaksikan terjadinya “spesiasi” dalam perilaku keberagamaan umat manusia di dunia. Modernitas memaksa mereka untuk terus kreatif, agar bisa bertahan hidup di lingkungan yang beda.

Dalam dunia politik, kita menyaksikan munculnya partai-partai Islam dengan corak baru. Didesak oleh situasi yang terus berubah, partai-partai ini mendifinisikan kembali jatidirinya yang berbeda dari partai-partai serupa pada tahun 1950an. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah salah satu contoh “spesiasi” yang terjadi dalam dunia politik kita. Percampuran antara politik Islam warisan masa silam dengan semangat puritanisme yang ditransfer dari luar menghasilkan “spesies” baru. Tidak Masyumi, tidak juga Partai NU di tahun 1950an yang bisa mendefinisikan partai ini. PKS adalah sebuah kreatifitas hasil adaptasi generasi kaum terdidik Muslim dengan lingkungan yang baru.

Di tengah persaingan partai-partai politik yang begitu ketat diperlukan kreatifitas untuk survive. Politik Indonesia tidak lagi sama seperti 50 atau 60 tahun silam. Lawan politik partai-partai Islam bukan lagi partai-partai sekular atau kelompok-kelompok nasionalis seperti tahun 1950an. Ketika semua partai –termasuk partai-partai sekular– mengakomodasi aspirasi Islam,  tidak lagi relevan menjual agama sebagai daya tarik merebut suara. Apa yang dilakukan oleh PKS dengan menjual agenda non-Islamis, khususnya sejak Pemilu 2004,  merupakan terobosan yang cukup berhasil. Dari partai yang hanya mendapat 1,3% suara pada Pemilu 1999 menjadi 7,3% suara pada Pemilu berikutnya.

Tantangan terbesar partai-partai Islam kini bukanlah bagaimana mendirikan negara Islam atau menerapkan Syari’ah, tetapi bagaimana tujuan akhir bernegara bisa dicapai. Tujuan akhir bernegara (termasuk negara Islam), saya kira, sama, yakni mewujudkan keadilan, menghadirkan kesejahteraan, dan menciptakan kenyamanan. Tak peduli apakah suatu partai politik menggunakan bendera merah, biru, kuning, hijau, atau putih, selama partai itu tak memperlihatkan keseriusan dalam memperjuangkan tujuan dasar bernegara, dia akan ditinggalkan orang. Orang memilih partai bukan lagi berdasarkan preferensi agama atau aliran, tapi sejauh mana partai-partai itu bisa memenuhi kebutuhan nyata hidup mereka.

Karena alasan ini, beban yang dipikul pengelola partai-partai berlandaskan agama, sejatinya lebih berat ketimbang beban yang dipikul pengelola partai-partai sekular. Hal ini karena partai-partai Islam mengusung dua klaim besar sekaligus, yakni menjalankan misi agama yang mulia dan menegakkan cita-cita politik yang luhur. Sulit untuk meraih satu cita-cita itu, apalagi keduanya. Apa yang diemban oleh para politisi Islam, saya kira, mirip dengan tugas yang dijalankan Ethan Hunt, agen rahasia Mission Impossible yang diperankan Tom Cruise. Dalam menjalankan tugasnya, agen Hunt harus mengatasi berbagai jebakan yang tidak ringan.

Banyak sekali jebakan yang harus dilewati para pemimpin partai Islam. Yang pertama adalah bagaimana menyelaraskan antara ucapan dan tindakan. Di tengah godaan hidup serba gemerlap yang disimbolkan dengan merek-merek mentereng seperti Hummer, Alphard, Rolex, dan Versace, para politisi partai Islam harus menahan diri untuk tidak sering-sering mengumbar retorika hidup zuhud yang dicontohkan para sufi. Yang kedua, bagaimana menyelaraskan antara misi agama dan pragmatisme politik. Politik memiliki logikanya sendiri yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai agama. Untuk memenangkan Pemilu atau Pilkada, partai politik memerlukan modal besar. Kampanye memerlukan biaya yang tidak sedikit. Politik modern adalah pemborosan bagi agama yang mengedepankan nilai-nilai kesederhanaan dan efisiensi.  Yang ketiga adalah bagaimana menyelaraskan antara ekspektasi konstituen dan hasrat elit partai. Orang memilih partai Islam karena dia meyakini para pemimpinnya amanah, hidup sederhana, dan tidak korup. Jika elit partai melanggar semua ekpektasi ini, hanya masalah waktu saja kapan partai ini ditinggalkan.

Di luar dunia politik, kita menyaksikan munculnya perilaku dan varian-varian keberagamaan baru. Dalam lima dekade terakhir, terjadi gelombang Islamisasi yang cukup besar di Indonesia. Yang dimaksud dengan Islamisasi di sini bukan (hanya) proses masuknya orang-orang non-Muslim ke dalam Islam, tapi proses menguatnya identitas keislaman dan membuncahnya ekspresi-ekspresi keislaman di ruang-ruang publik. Para sarjana tentang Indonesia melihat gejala menyusutnya jumlah kaum abangan dan semakin besarnya populasi kaum santri.  Alasannya bukan karena kaum abangan berhenti berreproduksi, tapi karena kampanye Islamisasi –termasuk mengislamkan kaum abangan– yang dilakukan para ulama sejak awal Orde Baru cukup berhasil. Dengan segala keterbatasan yang diberikan rezim Soeharto, para pendakwah Islam mampu menyebarkan ajaran-ajaran Islam dan menanamkan gairah keagamaan ke tengah masyarakat.

Ada banyak teori tentang Islamisasi dan mengapa terjadi penguatan identitas dan simbol-simbol keislaman di Indonesia. Salah satu penjelasan penting yang kerap diabaikan pengamat adalah faktor ekonomi. Tanpa bermaksud menepikan sebab-sebab lain, penjelasan ekonomi, saya kira penting untuk dikemukakan di sini. Di tengah krisis keuangan yang melanda banyak negara, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Dalam 10 tahun terakhir, kita mengalami pertumbuhan rata-rata di atas 5% setiap tahun.

Jika kita melihat angka-angka PDB (Produk Domestik Bruto) dalam 15 tahun terakhir dan membandingkannya dengan pencapaian ekonomi selama rezim Soeharto, kita akan tercengang. Betapa demokrasi tidak hanya memberikan kita kebebasan politik, tapi juga pertumbuhan ekonomi. PDB adalah barometer untuk mengukur skala ekonomi suatu negara. Selama dekade 1980an, PDB Indonesia stagnan berkisar antara 80 hingga 100 miliar US$. Selama dekade 1990an, PDB tumbuh antara 100 hingga 200 miliar US$. Ketika krisis ekonomi melanda Indonesia pada 1997, PDB kita terjungkal hingga kurang dari 100 miliar US$.

Ekonomi Indonesia mulai berubah seiring dengan berubahnya situasi politik. Selama dekade 2000an, PDB Indonesia tumbuh dari 150 miliar hingga 550 miliar US$. Kini, di tahuan 2013, untuk pertama kalinya, PDB kita mencapai 1 triliun US$. Bersama Amerika, China, dan beberapa negara di Eropa, Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi raksasa di dunia. 

Apa hubungannya data-data tentang ekonomi ini dengan identitas Islam di ruang-ruang publik? Ekonomi Indonesia tumbuh karena ada masyarakat yang melakukan usaha, bekerja, berdagang, dan memperbaiki kualitas hidup mereka. Ekonomi yang tumbuh memungkinkan orang-orang miskin mengubah nasib mereka, menciptakan peluang-peluang baru bagi penduduk desa yang selama ini memiliki pilihan usaha yang terbatas. Hasilnya, dalam 15 tahun terakahir, Indonesia kebanjiran kelas menengah baru yang jumlahnya cukup signifikan. Menurut catatan Bank Dunia, jumlah kelas menengah Indonesia lebih dari separuh jumlah populasi.  Sebagian besar mereka adalah orang-orang yang semula tinggal di desa atau pinggiran-pinggiran kota besar.

Perubahan ekonomi ini berimbas pada perubahan struktur demografi. Jumlah populasi di kota-kota besar bertambah. Jumlah desa yang bertransformasi menjadi kota juga bertambah. Menurut laporan PBB, Indonesia adalah salah satu dari lima negara yang memiliki pertumbuhan kota tercepat di dunia.  50 tahun silam, penduduk Jakarta berjumlah sekitar 3 juta jiwa. Pada 2011, penduduk ibu kota ini tumbuh menjadi 10 juta jiwa lebih.

Urbanisasi tidak hanya menggenjot pertumbuhan jumlah manusia yang tinggal di kota, tapi juga mengubah struktur dan perilaku kehidupan masyarakat kota. Orang-orang desa yang sebelumnya memiliki kesempatan terbatas kini bisa meluaskan usaha mereka, mengirim anak ke sekolah yang lebih baik, dan menciptakan gaya hidup baru yang umumnya dilakukan masyarakat kota: ke mal, ke kafe, ke tempat karaoke, ke kolam renang, dan ke pusat-pusat kebugaran.

Sebagian dari kaum urban baru itu meninggalkan kebiasaan dan perilaku lama mereka di desa. Tapi, sebagian lain tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan itu, dalam bergaul dan berinteraksi, termasuk juga dalam beragama. Mereka berusaha menjadi bagian dari kota sambil terus melestarikan tradisi yang mereka bawa dari tempat lama mereka. Beragam ekspresi keagamaan di ruang-ruang publik adalah bagian dari perubahan struktur masyarakat kota akibat pertumbuhan ekonomi. Karena itu, saya kira, kurang tepat kalau dikatakan ada Islamisasi terhadap orang-orang kota. Yang lebih tepat adalah, para pendatang baru telah mengubah struktur demografis kota menjadi lebih Islami.

Islam dan Demokrasi

Penggunaan simbol-simbol agama di ruang-ruang publik yang belakangan marak kita lihat adalah bagian dari fenomena pertumbuhan ekonomi di negara kita. Ia tak hanya terkait dengan keberhasilan dakwah yang dilakukan para mubalig saja. Dengan daya beli kelas menengah baru yang terus tumbuh, ruang-ruang publik kita tak hanya dijejali produk-produk kapitalisme berupa kendaraan, rumah mewah, dan lampu-lampu hias, tapi juga kegiatan-kegiatan dan perilaku beragama.

Zikir berjamaah yang diselenggarakan oleh seorang habib di Jakarta memiliki peserta yang tak kalah banyaknya dengan pengunjung konser Ariel Peterpan (kini Ariel Noah) atau David Foster. Pemesanan tiket liburan ke Mekah untuk umrah menyaingi jumlah pemesanan tiket liburan ke Eropa atau Amerika. Industri busana muslimah berkembang pesat, mengikuti tren rumah-rumah mode yang ada di Paris dan Roma. Bank-bank lokal dan asing berlomba-lomba membuka konter Syariah untuk melayani kaum Muslim yang ingin bertransaksi secara lebih Islami. 

Tentu tidak ada yang salah dengan ekspresi-ekspresi keberagamaan itu. Islam tidak selalu identik dengan zuhud dan kesederhanaan. Islam tidak anti-kapitalisme. Setidaknya, ini yang ditemukan Maxime Rodinson, sarjana Perancis, ketika meneliti tentang sejarah awal Islam. Dalam karya klasiknya, Islam and Capitalism, Rodinson menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad adalah seorang kapitalis sejati, atau “paling tidak, dia bukan seorang sosialis.”  Mungkin, kelas menengah Muslim baru di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia hanya mengikuti saja apa yang diajarkan oleh Nabi mereka.

Sejauh dilakukan secara individual, ekspresi-ekspresi keberagamaan tidaklah menjadi masalah. Demokrasi tak pernah membatasi orang untuk berekspresi. Yang dilarang adalah jika ekspresi itu mengganggu hak orang lain. Yang menjadi masalah adalah jika keyakinan individu dijadikan kebijakan publik lewat aturan-aturan yang mengikat semua orang.

Persoalan besar yang melanda sebagian umat Islam di mana-mana adalah keinginan untuk menerapkan keyakinan mereka untuk semua orang. Tuntutan penerapan hukum Islam (Syariah) tidak hanya terjadi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim saja, tapi juga di negara-negara Barat yang mereka anggap “kafir.” Inggris dan Australia adalah dua negara di mana sebagian minoritas Muslimnya menuntut diterapkannya aturan Syariah bagi warga Muslim di sana. Tentu saja, usulan ini mendapat protes dan reaksi keras.  Ini adalah tantangan besar kaum Muslim di dunia modern. Keinginan untuk menjadi pemeluk agama yang baik kerap berbenturan dengan aturan main dalam negara modern. Loyalitas mereka diuji antara memilih ajaran agama atau patuh pada konstitusi negara. Bagi sebagian orang, ini bukan pilihan mudah.

Secara umum, pada dasarnya kaum Muslim sudah tidak lagi memiliki persoalan dengan demokrasi. Kontroversi apakah Islam kompatibel dengan demokrasi tidak lagi menjadi isu besar yang diperdebatkan, seperti lima atau enam dekade silam. Bagi mereka, masalahnya kini bukanlah apakah Islam cocok dengan demokrasi, tapi bagaimana demokrasi bisa digunakan untuk mendukung aspirasi dan cita-cita politik mereka.  Inilah yang kini terjadi di Mesir dan juga di Indonesia. Bagi mereka, demokrasi bukanlah persoalan, tapi justru sebuah jawaban yang bisa digunakan untuk memperjuangkan agenda politik mereka.

Pengalaman telah mengajarkan kelompok-kelompok Islam untuk tidak melawan sesuatu yang secara massif diterima orang. Alih-alih menentang demokrasi, kaum Islamis justru mendukungnya dan menggunakannya untuk kepentingan dan aspirasi politik mereka. Dengan kerja keras dan kampanye yang simpatik, merekaberusaha memobilisasi massa, memenangkan Pemilu, menguasai parlemen, dan mengubah konstitusi.

Tapi, politik selalu tidak mudah. Demokrasi adalah arena di mana hasrat-hasrat harus dinegosiasikan. Para pengelola partai Islam harus berhadapan dengan lawan-lawan politik yang berbeda ideologi dan kepentingan. Mereka juga harus berhadapan dengan konstituen sendiri untuk menjelaskan setiap keputusan dan langkah yang diambil. Di sini, demokrasi menjadi tidak gampang. Dalam banyak kasus, demokrasi tidak berujung pada apa yang ditakutkan banyak orang: one man, one vote, one time.

Yang terjadi justru sebaliknya. Partai-partai Islam dipaksa untuk beradaptasi dengan keadaan. Para politisi Islamis harus menurunkan tuntutan mereka dan menyesuaikannya dengan kenyataan yang mereka hadapi. Berbagai studi tentang hubungan Islam dan demokrasi menunjukkan bahwa demokrasi tidak membuat kelompok-kelompok Islamis semakin radikal, tapi justru membuat mereka semakin moderat dan pragmatis. Bahkan, absennya demokrasi, sering kali, malah membuat kelompok-kelompok Islam semakin ekstrim. Persis seperti yang ditulis Mustafa Akyol, seorang sarjana Turki, dalam sebuah artikelnya:

Di Tunisia dan Mesir, kaum Islamis yang sebelumnya dianggap sebagai musuh demokrasi, kini malah mempromosikan dan secara riang merayakannya. Bahkan kelompok ultra-ortodoks semacam Salafi pun kini punya wakil di parlemen Mesir. Semua ini berkat Pemilu, yang beberapa tahun sebelumnya mereka kecam sebagai produk sesat. Bagi siapa saja yang prihatin dengan gerakan ekstrim di Timur Tengah, ini adalah kabar gembira. Eksklusi dan represi lah yang membuat kaum Islamis menjadi ekstrim… Kaum Islamis akan menjadi makin moderat jika mereka tidak dimusuhi, dan akan semakin menjadi pragmatis ketika mereka dilibatkan dalam pemerintahan. 

Kecenderungan itu sebetulnya sudah terbukti di Indonesia. Ekstrimisme agama muncul bukan karena kelompok-kelompok Islam bebas mengekspresikan keyakinan mereka, tapi justru karena mereka dilarang, dimusuhi, dan ditekan. Perlakuan rezim Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam dulu adalah contoh yang sangat jelas. Tindakan represif Soeharto hanya semakin menyuburkan kelompok-kelompok radikal. Ketika transisi politik terjadi di negeri ini dan ketika semua kelompok yang dimusuhi Orde Baru diajak serta, mereka melunak dan menjadi lebih pragmatis.

Teologi Politik Baru

Sejak gelombang demokratisasi melanda Timur Tengah dua tahun silam, daftar negara-negara Muslim yang mengadopsi demokrasi bertambah. Semakin banyak negarayang mengadopsi sistem demokrasi. Kendati semua orang sepakat bahwa demokrasi bukanlah sistem yang ideal, mereka setuju bahwa demokrasi adalah sistem terbaik yang dimiliki manusia sekarang ini. Karena alasan inilah, berbagai negara di dunia berlomba-lomba mengadopsi demokrasi. Seperti dicatat Samuel Huntington, pada awal abad ke-20, hanya ada 29 negara di dunia yang mengadopsi demokrasi. Pada tahun 1950an, ada 36 negara. Pada akhir 1980an, bertambah lagi menjadi lebih dari 100 negara. 

Kaum Muslim kerap dikecualikan dalam setiap perbincangan tentang demokrasi. Hingga dua dekade silam, tidak ada satupun negara berpenduduk mayoritas Muslim yang benar-benar menjalankan demokrasi.  Islam selalu dikaitkan dengan otoritarianisme, keterbelakangan, dan anti-demokrasi. Namun, sejak Indonesia memulai transisi politik dan pelan-pelan mengkonsolidasikan demokrasinya, tesis inkompatibilitas Islam dan demokrasi, mulai dipertanyakan. Gerakan Musim Semi Arab yang dimulai di Tunisia dua tahun silam, semakin meruntuhkan tesis “pengecualian Islam” (Islamic exceptionalism).

Para sarjana kini ramai-ramai berbicara tentang gelombang demokratisasi di negara-negara Muslim. Ada yang menyebutnya sebagai gelombang keempat demokrasi, meneruskan tesis Huntington.  Indonesia memainkan peran penting dalam “gelombang keempat” demokrasi ini, bukan hanya karena Indonesia adalah negara berpenduduk Muslim terbesar di muka Bumi, tapi juga karena Indonesia yang lebih dulu memulai gelombang keempat ini. Karena posisinya yang unik ini, beberapa negarawan di Barat menyebut Indonesia sebagai model ideal bagi demokrasi Muslim. 

Media asing dan laporan-laporan ilmiah tentang hubungan Islam dan demokrasi kerap memotret Indonesia sebagai negara Muslim yang cukup berhasil dalam proses transisi menuju demokrasi. Tapi, bagi kita yang berada di dalam dan dari hari ke hari menjalani proses ini, menyaksikan bahwa gambar yang dipotret laporan-laporan itu tidak seindah realitasnya. Setiap kali ada orang yang berbicara tentang “Indonesia sebagai model” yang terbayang di benak kita adalah berbagai persoalan yang seolah tak ada ujungnya. Kita lantas teringat akan pemerintahan yang lembek, para pejabat publik yang korup, anggota dewan yang tidak cakap, penyerangan terhadap Ahmadiyah, perusakan rumah-rumah Syiah, pengusiran jemaah Kristen yang tengah beribadah, penyegelan dan penggusuran gereja, kebrutalan tentara, keculasan para petinggi polisi, dan kecurangan para hakim dan jaksa. Daftar ini akan sangat panjang jika kita memasukkan semua persoalan yang kita hadapi. Orang yang kritis akan segera menyimpulkan, Indonesia sama sekali tidak layak menjadi model demokrasi, tidak bagi negara Muslim, tidak juga bagi negara manapun. 

Kualitas demokrasi di suatu negara sangat bergantung kepada apa yang oleh Gabriel Almond dan Sidney Verbasebut “budaya kewargaan.” Menurut kedua sarjana ilmu politik ini, masyarakat yang memiliki modal budaya yang mendukung nilai-nilai kewargaan (civic values) cenderung bisa berdemokrasi dengan baik. Sebaliknya, masyarakat yang memiliki tradisi kewargaan yang rendah akan sulit menghadirkan demokrasi yang berkualitas.  Budaya kewargaan adalah sekumpulan nilai yang dianut masyarakat dalam berpartisipasi dan berinteraksi sesama mereka. Di antara nilai-nilai civic ini adalah rasa bangga menjadi warga negara, mampu mengemukakan pandangan secara bebas, terlibat dalam pemilihan, bersikap toleran terhadap kelompok berbeda, mampu bekerjasama dan saling percaya, dan terlibat aktif dalam organisasi-organisasi politik.

Salah satu persoalan yang kita hadapi dalam transisi menuju demokrasi ini adalah konflik-konflik dan ketegangan yang kerap terjadi dalam masyarakat. Sikap-sikap intoleran dan permusuhan kepada suatu kelompok merupakan kendala utama dalam membangun demokrasi yang beradab. Para tokoh masyarakat, khususnya tokoh agama, bertanggungjawab persis pada poin ini. Agama, sebagai salah satu pembentuk budaya, memainkan peran penting dalam menentukan hitam-putihnya demokrasi kita. Budaya kewargaan menuntut adanya pemahaman dan penafsiran agama yang sejalan dengan cita-cita demokrasi.

Saya kira, inilah alasan para pembaru Muslim sejak awal abad ke-20 berbicara tentang pentingnya menafsirkan ulang teologi politik Islam. Sejak Ali Abd al-Raziq di Mesir hingga Nurcholish Madjid di Indonesia, agenda reformasi politik Islam bertujuan satu, yakni bagaimana mengajak kaum Muslim berpartisipasi dengan sistem politik modern dan berinteraksi sepenuhnya dengan dunia di mana mereka hidup. Tantangan politik terbesar awal abad ke-20 adalah bagaimana mengubah mindset kaum Muslim dari paradigma khilafah (sistem politik lama) keparadigma negara-bangsa. Pada mulanya, terjadi penolakan luar biasa di hampir seluruh negara Muslim. Penutupan khilafah pada 1924 di Turki diprotes keras dan menimbulkan gelombang gerakan pro-khilafah di India, Mesir, dan Hijaz.  Para pembaru Muslim berusaha keras memberikan justifikasi bahwa khilafah hanyalah salah satu pilihan politik saja, bukan sebuah doktrin agama yang wajib diikuti. Ali Abd al-Raziq memiliki andil yang sangat besar bagi pengembangan argumen menolak khilafah dan menerima model politik baru yang lebih baik.

Kurang dari seratus tahun kemudian, gagasan khilafah menjadi sesuatu yang obsolete, kuno, dan ditinggalkan kaum Muslim. Tak ada lagi perasaan berdosa bagi kaum Muslim karena meninggalkan khilafah. Kini, tidak ada satupun negara mayoritas Muslim di dunia yang memimpikan sistem khilafah. Model politik yang kita jalani sekarang jauh lebih baik ketimbang sistem teokrasi yang otoriter. Di Indonesia, para pembaru Muslim mencarikan alternatif dari sistem khilafah. Sebagian mereka merasa cocok dengan negara yang netral dari agama (seperti yang dilakukan Soekarno). Sebagian lain memilih “negara Islam” yang demokratis. Para tokoh Masyumi seperti Muhammad Natsir, Muhammad Roem, dan Syafruddin Prawiranegara, yakin betul bahwa bukan khilafah yang cocok bagi kaum Muslim di Indonesia, tapi sebuah sistem baru negara bangsa yang mengkombinasikan nilai-nilai demokrasi dan keislaman. 

Penolakan kaum Muslim terhadap khilafah dan penerimaan mereka terhadap sistem demokrasi bukan semata-mata dilandasi kesadaran pentingnya mereaktualisasikan ajaran-ajaran Islam, tapi juga karena kesadaran pentingnya mendorong kaum Muslim untuk terlibat aktif dengan realitas di dunia modern. Anjuran untuk mengadopsi sistem demokrasi didasari oleh keinginan mulia agar umat Islam menjadi dinamis, mengikuti perkembangan, berpartisipasi dengan dunia luar, serta berikhtiar untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Pada tahun 1950an, kaum Muslim Indonesia mengajukan konsep negara Islam yang demokratis sebagai alternatif dari khilafah. Seberapapun kontroversialnya konsep ini, langkah para tokoh Masyumi dan tokoh-tokoh Islam ketika itu patut dihargai. Tidak mudah meninggalkan sistem lama yang diwariskan selama ribuan tahun. Negara Islam yang demokratis adalah alternatif terbaik yang dimiliki kaum Muslim Indonesia pada saat itu.

Saya menganggap konsep “negara Islam” yang diusulkan oleh Masyumi ketika itu hanyalah sebuah “alternatif sementara” untuk menjembatani transisi politik kaum Muslim dari paradigma khilafah ke paradigma negara modern. Patut selalu diingat, para tokoh Masyumi dan tokoh-tokoh Islam Indonesia tahun 1950an, tidak pernah memisahkan konsep “negara Islam” dari “demokrasi.” Natsir, tokoh paling sentral dalam Masyumi, bahkan menggunakan sebuah istilah yang lebih moderat, yakni “Negara Demokrasi Islam.”  Sebagai alternatif sementara, “negara Islam” harus dipahami bukan sebagai lawan dari “negara modern,” tapi justru sebagai “jembatan” bagi kaum Muslim untuk memasuki dunia politik modern. Terbukti, setelah lebih dari 50 tahun gagasan negara Islam diperkenalkan, semakin banyak kaum Muslim di Indonesia yang meninggalkan gagasan ini dan lebih merasa nyaman dengan gagasan negara netral yang tak membawa-bawa simbol agama. Tidak ada satupun partai-partai Islam sekarang, yang tertarik untuk menjual ide “negara Islam” dalam kampanye politik mereka.

Para pembaru Muslim sadar bahwa meninggalkan warisan lama yang tumbuh dalam gen kita adalah sesuatu yang maha sulit. Seperti kata John Maynard Keynes, ekonom Inggris ternama, “The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones.” Menerima demokrasi adalah mudah, yang sulit adalah meninggalkan kebiasaan lama yang kita warisi sejak ribuan tahun. Tugas terberat kita sesungguhnya bukanlah memperkenalkan gagasan-gagasan baru, seperti kebebasan, hak asasi manusia, persamaan gender, dan toleransi, tapi mengajak kaum Muslim meninggalkan keyakinan-keyakinan lama mereka.

Tantangan terbesar demokrasi dalam masyarakat Muslim bukanlah mengajak mereka mendirikan partai, menyelenggarakan Pemilu, dan mengisi parlemen dengan wakil-wakil rakyat. Tetapi, bagaimana menumbuhkan nilia-nilai kewargaan (civic values) di tengah budaya yang miskin akan nilai-nilai itu. Tantangan terbesar demokrasi adalah bagaimana mengajak kaum Muslim untuk bersikap toleran di tengah budaya intoleransi, bagaimana mengajak mereka untuk menghormati hak-hak minoritas di tengah rasa percaya diri berlebih sebagai mayoritas. Berbagai persoalan yang mengurangi kualitas demokrasi kita selama ini bersumber dari sikap-sikap semacam itu. Sebagiandibentuk oleh budaya lokal kita, sebagain yang lain berasal dari doktrin-doktrin agama.

Penutup

Mungkin kita harus menggalakkan lagi gerakan pembaruan Islam yang dalam beberapa tahun terakhir mulai meredup. Hingar bingar politik dan perlombaan “siapa yang paling salih” (holier than thou) lewat berbagai acara keagamaan, membuat kita lupa pentingnya pembaruan pemikiran Islam. Di zaman Orde Baru, proyek pembaruan Islam dirancang cukup rapi lewat patronase pejabat negara yang tercerahkan. Pada tahun 1970an, proyek pembaruan Islam didukung penuh oleh Profesor Mukti Ali, menteri agama dalam Kabinet Pembangunan II. Pada tahun 1980an, proyek pembaruan Islam disokong oleh Munawir Sjadzali, menteri agama yang dikenal karena gagasan-gagasannyayang berani. Dengan segala kekurangannya, Soeharto memilih pembantunya dengan benar. Menteri agama diserahkan kepada intelektual tercerahkan yang mampu memberi arah bagi jalannya pemikiran Islam.

Di zaman Reformasi, yang terjadi justru sebaliknya. Kualitas menteri-menteri agama jauh menurun dibanding menteri-menteri agama pada zaman Soeharto. Sungguh mengherankan, presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang sangat terdidik hampir selalu keliru memilih menteri agama dalam kabinetnya. Menteri agama sekarang bukan hanya tidak peduli terhadap pentingnya pembaruan Islam, tapi malah menjadi musuh bagi upaya-upaya pembaruan pemikiran Islam di negeri ini. Menteri agama yang sekarang adalah menteri pertama dalam sejarah Indonesia yang pandangan-pandangannya dikenal tidak toleran dan sikapnya yang kurang bersahabat bagi kelompok-kelompok minoritas.

Pembaruan pemikiran bukanlah melulu sesuatu yang abstrak dan jauh dari kehidupan nyata kaum Muslim. Sebaliknya, pembaruan pemikiran adalah upaya memecah kebuntuan dan upaya pendewasaan masyarakat. Apa yang dibahas dalam wacana pembaruan Islam sesungguhnya sangat relevan dengan tantangan yang kita hadapi sekarang. Meningkatnya kasus-kasus intoleransi di tengah masyarakat adalah akibat absennya wacana keagamaan yang kritis dan terbuka. Sikap-sikap intoleran lahir dari ajaran-ajaran yang tidak menghargai keragaman dan menghormati perbedaan. Jika yang disebarkan ke tengah masyarakat adalah rasa curiga dan kebencian kepada kelompok lain, yang akan dipetik adalah konflik dan kekerasan. Garbage in, garbage out.

Pembaruan Islam bukan sekadar latihan-latihan pikiran yang jauh dari realitas kehidupan kaum Muslim. Sebaliknya, pembaruan berusaha menjawab persoalan dan tantangan yang dihadapi kaum Muslim kontemporer. Dunia kita melaju dengan sangat kencang, persis seperti ramalan Gordon Moore, pendiri Intel, bahwa setiap 18 bulan (1,5 tahun), transistor dan sirkuit terpadu tumbuh dua kali lipat. Hukum Moore tak hanya berlaku pada perkembangan sirkuit terpadu (sebagai komponen dasar prosesor), tapi juga pada produk-produk teknologi lain. Sebagian pikiran kita dibentuk oleh interaksi kita dengan lingkungan, termasuk dengan produk-produk teknologi yang semakin cerdas. 20 tahun silam, cara kita mengakses ilmu pengetahuan kurang lebih masih sama dengan orang tua kita dan kakek-nenek kita, yakni lewat mediumcetak (buku khususnya). Kini, cara kita mengakses ilmu pengetahuan sudah benar-benar berbeda. Tablet dan telepon genggam adalah perpustakaan raksasa yang bisa kita akses kapan saja.

Komputer dan gadget selalu memiliki dua sisi. Dia bisa sebagai hiburan dan alat untuk membuang waktu, tapi juga bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan tak terperikan. Internet dan media sosial bukan hanya membantu orang-orang kesepian untuk curhat, tapi juga membantu para ilmuwan dan peneliti untuk bertukar pikiran, berdiskusi, dan mengembangkan temuan-temuan terbaru mereka. Penemuan virus berbahaya diketahui dalam hitungan detik oleh komunitas virologi yang terhubung dalam jejaring maya. Petualangan Curiosity berjarak ratusan juta kilometer di Planet Mars bisa kita ikuti lewat Twitter, dari menit ke menit. Cara kita memahami suatu masalah tidak lagi sama. Dulu, akses kepada pengetahuan begitu terbatas. Kini, yang membatasi pengetahuan adalah akal pikiran kita sendiri.

Kita hidup di zaman yang kontradiktif. Pada satu sisi, ada orang-orang yang hidupnya didorong oleh semangat Hukum Moore, menyongsong hari depan dengan kesiapan ganda dan terus-menerus memperbaiki mutu hidup mereka. Pada sisi lain, ada orang-orang yang mengajak dan menarik-narik kita ke belakang, semakin jauh ke belakang, menurut mereka, semakin baik.Dalam bahasa agama, kelompok pertama, disebut “mazhab khalaf,” sedangkan kelompok kedua disebut “mazhab salaf.” 

 Gerakan pembaruan Islam lebih memilih mazhab khalaf, yakni sebuah pendekatan yang berorientasi ke depan, ketimbang mazhab salaf yang lebih berorientasi ke belakang. Saya meyakini bahwa kebaikan-kebaikan manusia ada di depan, bukan di belakang.

Luthfi Assyaukanie adalah salah satu pendiri Jaringan Islam Liberal (JIL). Selain sebagai peneliti di Freedom Institute, Luthfi mengajar di Universitas Paramadina, Jakarta. Menyelesaikan PhD-nya di Universitas Melbourne, Australia dalam bidang Sejarah Islam. Disertasinya tentang model-model politik Islam mendapat penghargaan sebagai disertasi doktoral terbaik di Universitas Melbourne. Tulisan terbarunya “Political Secularization in Indonesia” diterbitkan dalam buku berjudul Making Sense of the Secular(Routledge, 2013).

Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: