Verifikasi Cagub Rawan Manipulasi

Panwaslu Minta KPU Jujur, Transparan, Profesional
BESTARI

Verifikasi Cagub Rawan Manipulasi

Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta, dalam sepekan ini, memasuki proses verifikasi dokumen yang diajukan enam pasang calon gubernur dan wakil gubernur, baik dari jalur partai politik maupun perseorangan. KPU DKI diingatkan agar bekerja jujur, adil, transparan, dan profesional karena tahapan ini rawan manipulasi.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DKI Jakarta Ramdansyah mengingatkan hal itu dalam diskusi bertajuk ”Pengawasan Panwaslu DKI dalam Tahapan Pencalonan Gubernur DKI Jakarta”, Selasa (20/3).

”Potensi rawan itu bisa terjadi antara lain saat pemeriksaan berkas pasangan calon oleh KPU, verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan, dan indikasi dualisme pada calon yang berasal dari partai politik,” papar Ramdansyah.

Ada enam pasang calon yang mendaftar mengikuti Pilkada DKI. Dua pasang dari jalur perseorangan, yaitu Faisal Basri- Biem Benjamin dan Hendardji Soepandji-A Riza Patria, dan empat pasang dari partai politik, yaitu Alex Noerdin-Nono Sampono, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Fauzi Bowo- Nachrowi Ramli, dan Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini.

Pemantauan Panwaslu DKI menunjukkan, ada sejumlah calon yang belum menyerahkan sejumlah persyaratan, seperti nomor rekening kampanye, visi dan misi, atau daftar kekayaan setiap calon. ”Ada juga yang ijazahnya belum dilegalisasi,” kata Ramdansyah.

Panwaslu juga mengingatkan agar suara dukungan calon dari parpol benar-benar diperiksa aspek legalitasnya. Dia mencontohkan kasus Partai Damai Sejahtera yang masih terindikasi ada dualisme kepemimpinan. ”Suara dukungannya harus dikeluarkan apabila terbukti partai yang mendukung tidak sah kepemimpinannya,” kata Ramdansyah.

Verifikasi berkas pasangan calon dilakukan 20-26 Maret. Tanggal 27 Maret, KPU DKI mengembalikan berkas kepada calon yang belum lengkap persyaratannya.

KPU DKI Jakarta juga akan memverifikasi jumlah dokumen dukungan pasangan calon perseorangan karena belum ada yang memenuhi syarat 4 persen dari jumlah penduduk DKI.

Pasangan Hendardji-A Riza masih harus melengkapi 14.839 KTP dukungan untuk bisa mencapai batas minimal dukungan 407.340 KTP, sementara pasangan Faisal-Biem harus memenuhi kekurangan 190.756 KTP.

”Diharapkan tidak ada upaya merintangi pekerjaan pengawas dengan tidak memberikan akses seperti yang terjadi di Jakarta Timur,” kata Ramdansyah.

Jika menemukan adanya pelanggaran dalam proses verifikasi, tim kampanye pasangan calon juga diharapkan segera melaporkan kepada Panwaslu.

Mulai 27 Maret sampai 9 April, KPU DKI akan memberikan catatan khusus kepada calon perseorangan menyangkut jumlah dokumen dukungan itu.

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu DKI Jakarta Wahyu Dinata juga meminta KPU memeriksa rekam jejak enam pasang calon secara sungguh-sungguh. ”Apa yang sudah mereka capai, apa saja riwayat buruknya,” ujar Wahyu.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini berpendapat, proses verifikasi faktual dengan mengharapkan kehadiran warga pendukung calon perseorangan tidak relevan diterapkan di Jakarta yang warganya sibuk.

Wajar tidak puas

Menanggapi itu, Ketua Kelompok Kerja Pencalonan KPU DKI Jakarta Jamaluddin F Hasyim mengatakan, wajar saja ada calon yang tidak puas terhadap hasil proses verifikasi. ”Mereka merasa data sudah beres, tetapi ternyata saat verifikasi dukungan dicoret. Yang terjadi pada Hendardji, misalnya, banyak data yang tertukar wilayah. Dalam peraturan KPU itu langsung digugurkan,” ujarnya.

Verifikasi faktual yang dilakukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) juga, menurut dia, sudah melalui beberapa langkah. PPS mendatangi warga dari pintu ke pintu. Jika warga pemberi dukungan tidak di rumah, yang bersangkutan didatangkan ke kelurahan. ”Jika tidak datang juga, baru kami nyatakan tidak memenuhi syarat,” ujarnya.

Junjung etika

Mengingat saat ini muncul kandidat yang masih menjabat sebagai kepala daerah, termasuk dari wilayah lain, para calon diminta menjunjung tinggi etika meski soal ini belum diatur.

”Kepala daerah sudah dipilih rakyat, berarti terikat kontrak lima tahun. Jika mencalonkan diri di daerah lain, dari etika pemerintahan tidak elok, juga tidak baik untuk pendidikan politik masyarakat,” tutur Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan.

Semestinya, menurut dia, kepala daerah menyelesaikan dulu masa jabatannya sebelum maju kembali dalam pilkada. Saat ini, karena hal itu belum diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah yang berpartisipasi dalam pilkada di daerah lain hanya diwajibkan cuti. Dia pun bisa kembali ke jabatan awal jika kalah dalam pilkada.

Sebelumnya, dalam UU No 12/2008 tentang Perubahan UU No 32/2004, petahana harus mengundurkan diri dari jabatan sebelum maju kembali dalam pilkada. Namun, aturan ini diuji materi di Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan.

Ketua Dewan Pengurus Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan FX Hadi Rudyatmo, yang juga wakil Wali Kota Solo, Jawa Tengah, membenarkan adanya keharusan cuti itu. Ia pun sudah terbiasa berbagi peran dengan Jokowi.

Ketua DPP Bidang Hukum Partai Golkar Muladi menilai Alex Noerdin yang menjadi Gubernur Sumatera Selatan justru mempunyai pengalaman, memiliki akuntabilitas, dan berprestasi. (FRO/EKI/INA/ANA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: