Yudi: Dulmatin yang Mengatur Semuanya

Yudi Zulfahri (27) adalah salah satu tersangka terorisme yang ditangkap polisi dari Polres Aceh Besar di Jantho pada 22 Februari 2010. Pemuda Aceh ini berperan penting dalam menghubungkan jaringan teroris lama di Pulau Jawa dengan warga lokal Aceh. Yudi pula yang menjadi salah satu orang kepercayaan Dulmatin untuk mewujudkan proyeknya—yang belakangan diakui Yudi terburu-buru—yakni mendirikan basis pelatihan militer di Jantho, Aceh Besar.

Yudi aktif menghubungkan jaringan di Pulau Jawa dengan Aceh sehingga kerap hilir mudik Aceh, Jakarta, Bandung, Depok, Pamulang (Tangerang Selatan, Banten). Pamulang merupakan lokasi persembunyian Dulmatin hingga tewas disergap Satuan Tugas Antiteror Polri pada Selasa 9 Maret 2010.

Berikut ini adalah kelanjutan petikan wawancara dengan Yudi yang dilakukan di Banda Aceh, 17 Maret 2010. Petikan wawancara sebelumnya berjudul ”Yudi: Awalnya Saya Hanya Ingin Belajar Agama” (Kompas, 29 Maret 2010). Dalam tulisan tersebut Yudi menceritakan awal ketertarikannya memperdalam ilmu agama Islam sehingga berhubungan dengan orang-orang yang berpaham bahwa pemerintah harus menegakkan hukum syariah Islam di Indonesia. Yudi juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah lokal di Nanggroe Aceh Darussalam yang dinilainya tidak serius menegakkan syariah di tanah Serambi Mekkah itu.

Bagaimana awalnya kenal dengan Sofyan Tsauri?

Saya kenal dengan Sofyan Tsauri (polisi desersi dari Polres Depok) karena dikenalkan rekanan distributor buku di Lenteng Agung (Jakarta Selatan), Pak Azzam. Dia (Azzam), setelah tahu saya PNS yang keluar, lalu cerita punya teman polisi yang juga ingin keluar dari kepolisian. Sofyan juga rumahnya tak jauh dari situ, di Kelapa Dua (Depok) waktu itu. Saya akhirnya kenal baik dengan Sofyan karena dia juga koleksi buku-buku soal jihad. Dia lalu ajak saya bisnis soft gun (senjata mainan). Saya ikut kerja sama dia dan batal kerja dengan Azzam.

Sofyan juga ikut pengajian dengan Ustaz Kamal, murid Ustaz Aman Abdurrahman?

Remunerasi Pegawai Pajak yang Membikin Iri

Kekayaan Gayus HP Tambunan, pegawai negeri sipil golongan IIIA di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, yang mencapai puluhan miliar rupiah memang mengejutkan banyak orang. Padahal, golongan kepegawaian Gayus, yang baru bekerja selama lima tahun, setara dengan seorang sarjana yang baru diangkat sebagai PNS.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gaji PNS menetapkan gaji pokok pegawai golongan IIIA dengan masa kerja lima tahun adalah Rp 1.738.100 per bulan. Bahkan, jika mengacu pada aturan terbaru, PP No 25/2010, gaji pokok Gayus dan PNS yang setingkat dengannya tidak lebih dari Rp 1.830.100 per bulan.

Terlampau tinggi

Gayus setiap bulan tak hanya menerima gaji pokok. Ia, seperti dijelaskan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Hekinus Manao pada Kompas.com, menerima sekitar Rp 12,1 juta per bulan. Komponen penerimaan Gayus adalah gaji pokok dan berbagai tunjangan Rp 2,4 juta, remunerasi Rp 8,2 juta, dan imbalan prestasi kerja rata-rata Rp 1,5 juta per bulan.

Bahkan, meskipun sama berstatus PNS, pegawai golongan IIIA di level pemerintahan dalam negeri, seperti di Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, hanya mendapat gaji bersih sekitar Rp 1,65 juta. Gaji itu ditambah tunjangan istri sebesar 5 persen dan tunjangan anak 2 persen dari gaji pokok. Pendapatan itu naik berkala 10 persen setiap dua tahun.

Pendapatan resmi Gayus yang tinggi itu sejalan dengan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan yang digulirkan pemerintah sejak 2004. Sebagai imbangan reformasi itu, pemerintah sejak 2007 menaikkan tunjangan bagi pegawai di Kementerian Keuangan. Salah satu tujuannya untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Keuangan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berkurangnya perilaku koruptif di kalangan PNS.

Walau ada perbaikan pendapatan bagi pegawai Kementerian Keuangan, ”kasta” PNS Ditjen Pajak tetap yang tertinggi di kementerian itu. Santo, PNS golongan III di Kementerian Keuangan, dan bukan di Ditjen Pajak, ”hanya” menerima sekitar Rp 6,4 juta per bulan. ”Gaji staf Pajak memang tinggi, tetapi itu tidak mengurangi ’main-main’ mereka,” katanya.

Gayus juga alumni Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bagi alumni STAN lain, remunerasi pegawai Ditjen Pajak dirasakan sangat tinggi. Seorang lulusan STAN, yang menjadi dosen di almamaternya, setelah diangkat baru, menerima Rp 6 juta per bulan, yang terdiri dari gaji Rp 5 juta dan penghasilan tambahan Rp 1 juta.

Bandingkan dengan pegawai pajak lulusan diploma III STAN, bergolongan IID dan akan naik menjadi golongan IIIA di Yogyakarta. Dia bisa mendapatkan remunerasi Rp 7,021 juta per bulan. Remunerasi itu belum termasuk gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan beras, dan imbalan prestasi.

Remunerasi atau balas jasa dari negara diterima sama rata sesuai jabatan dan golongan pegawai pajak di seluruh Tanah Air. Pegawai pajak yang menjadi juru sita bahkan bisa mendapat tambahan imbalan Rp 20 juta jika dia berhasil mencapai target pencairan tunggakan pajak.

Prahara Pilkada

J KRISTIADI

Otonomi daerah sudah berlangsung lebih dari 10 tahun, tetapi isu politik masih sangat sentralistik. Maka, tidak aneh beberapa calon kepala daerah berkampanye melalui televisi nasional.

Sementara itu, isu-isu penting seperti pemberdayaan kelembagaan di tingkat lokal, yang berhubungan langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, hampir tidak memperoleh tempat dalam ruang publik. Bahkan, ketika tahun 2010 dilakukan pemilihan kepala daerah (pilkada) di 244 daerah, isu-isu penting tersebut tenggelam oleh isu berkualitas transaksional, seperti Pansus DPR tentang Hak Angket Bank Century. Padahal, pilkada dirancang untuk memperkuat demokrasi, menghasilkan pemimpin yang merakyat, memiliki empati, peka serta peduli terhadap kepentingan dan penderitaan rakyat. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan yang memihak rakyat serta menumbuhkan daya saing berdasarkan keunggulan setiap daerah.

Tingkat signifikansi pilkada juga dapat dicermati melalui frekuensi penyelenggaraannya. Sejak Juni 2005 hingga tahun berjalan 2010 telah dilakukan 700 lebih pilkada. Berarti, setiap minggu rata-rata dua kali pilkada, tapi ternyata harapan masyarakat jauh panggang dari api. Tidak nyambung tingkat frekuensi pilkada dengan kesejahteraan rakyat.

Tentu banyak penyebabnya. Beberapa yang penting adalah sebagai berikut. Pertama, kausa struktural yang bersumber dari ketidakjelasan peran, tugas, dan wewenang gubernur. Ia, selain kepala daerah, adalah ”orangnya pusat” yang berkedudukan di ”unit antara” (provinsi) untuk melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap pimpinan kabupaten/wali kota sebagai ”unit dasar”.

WAWANCARA TERSANGKA TERORISME Yudi: Awalnya Saya Hanya Ingin Belajar Agama

Paras wajahnya khas pemuda Aceh. Berkulit gelap, kelopak mata dalam dengan sorot yang tajam. Rabu, 17 Maret 2010, pemuda Aceh ini bersedia menerima wawancara dengan Kompas di suatu tempat di kota Banda Aceh. Pakaiannya serba hitam, kaus lengan panjang, dan celana kain sepanjang mata kaki. Meski di Aceh, perbincangan kami sembari diselingi makan siang, karedok.

Namanya Yudi Zulfahri (27). Yudi adalah salah satu tersangka terorisme yang ditangkap 22 Februari 2010 di perbukitan Jalin, Jantho, Aceh Besar.

Sejak Januari 2010 di hutan di perbukitan itu, kelompok jaringan teroris dari berbagai daerah di Indonesia berlatih militer dengan senjata api. Kelompok itu dikendalikan para buron lama, termasuk Dulmatin, serta mantan narapidana terorisme.

Jajak Pendapat Kompas Menangkap Arah PDI-P

Oleh SUWARDIMAN

Apresiasi positif publik tampak tinggi terhadap sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang memosisikan diri sebagai kekuatan oposisi. Posisi ini bukan tidak mungkin akan menjadi modal paling kuat untuk kembali menggaet simpatisan di tengah rendahnya apresiasi publik terhadap partai politik.

Sejumlah survei selama ini cenderung menempatkan parpol kurang mendapat apresiasi positif di mata publik. Dalam jajak pendapat menyambut Kongres III PDI-P pekan depan di Bali, terlihat kecenderungan positifnya apresiasi publik terhadap partai itu.

MANAJEMEN PARTAI POLITIK (1) Parpol Coba Membumikan Ideologi

Hasil jajak pendapat Litbang Kompas cukup mengejutkan. Responden menilai, Partai Demokrat adalah yang paling konsisten mempertahankan ideologinya. Parpol yang baru dua kali ikut pemilu itu dalam jajak pendapat itu mengalahkan ”partai ideologis”, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Walau dari jajak pendapat itu tak diketahui alasan responden menyatakan penilaiannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dalam sejumlah kesempatan mengakui, memang 10 tahun terakhir pragmatisme telah menghilangkan roh partainya, yaitu Pancasila 1 Juni 1945 hasil galian Soekarno, yang berwujud marhaenisme yang diidentifikasi sebagai pembelaan kepada wong cilik.

Fatwa

Tak diragukan tujuan ‘fatwa haram’ tentunya baik. Mana ada negara yang akan membiarkan kesejahteraan masyarakatnya dikacaukan atau dilemahkan oleh siapa pun atau apa pun, termasuk kebiasaan buruk merokok, memakai narkoba, atau kebiasaan lain yang bersifat merusak. Masyarakat bisa memberontak karenanya. Berbagai demo yang marak akhir-akhir ini juga mengindikasikan bahwa masyarakat memberontak terhadap yang mereka anggap merugikan dan tidak adil. Misalnya sikap tidak senang itu diwujudkan dalam demo-demo antipenggusuran, antitindak terorisme, atau antirentetan korupsi.

Beijing

Oleh Azyumardi Azra

Setiap kali berkunjung ke Beijing, Cina, setiap orang hampir pasti tidak luput mengungkapkan kekagumannya. Selalu saja ada perubahan demi perubahan yang terjadi begitu cepat. Khususnya dalam lingkungan fisik yang selalu berubah, seperti bertambahnya gedung pencakar langit di Beijing. Bahkan, lanskap bangunan-bangunan tinggi di kota ini melebihi banyak kota di Eropa dan Amerika. Bukan itu saja, arsitekturnya yang menampilkan gaya pascamodernisme yang segera pula menjadi landmark dunia.