Lima Rezim Arab Bakal Runtuh Menyusul Tunisia

,Majalah Foreign Policy dalam laporannya (26/1) membahas kondisi lima negara Arab yang diperkirakan akan menghadapi gelombang protes massif pasca tumbangya rezim diktator Tunisia pimpinan Zine Al-Abidine Ben Ali. Mesir, Aljazair, Libya, dan Jordania merupakan lima negara yang dinilai sangat rentan terhadap protes rakyatnya dan terancam runtuh. Rezim Bouteflika, AlJazair Menurut Foreign Policy, Abdul Aziz Bouteflika, telah menjabat sebagai Presiden Aljazair sejak tahun 1999 dan pada tahun 2009, ia mengubah konstitusi sehingga ia dapat mempertahankan jabatannya untuk periode ketiga. Partai-partai oposisi

Kesempatan Terakhir SBY

Oleh Saldi Isra

Sejumlah skandal yang mengguncang jagat penegakan hukum gagal dijadikan sebagai momentum untuk menggerakkan energi perubahan. Jangankan berubah, penuntasan skandal lama terbelenggu dan terimpit oleh munculnya skandal baru. Banyak kejadian menunjukkan, munculnya skandal baru seperti sengaja didesain untuk menutup skandal lama.

Nyanyian Gayus, Satgas, dan Istana

Oleh Laode Ida

Seusai divonis tujuh tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Gayus Tambunan yang didampingi pengacaranya, Adnan Buyung Nasution, memberikan keterangan pers yang sedikit mengejutkan.

Tunisia, Dunia Arab dan Demokrasi

Oleh Hajriyanto Y Thohari

Gerakan perlawanan rakyat (people power) di Tunisia yang berhasil secara dramatis menjatuhkan Presiden Zine al-Abidine Ben Ali dan bahkan membuat dia melarikan diri ke Arab Saudi mempunyai resonansi dan reperkusi politik yang sangat besar terhadap Dunia Arab.

REFORMASI Kehidupan di Jalan Habib Bourguiba

KOMPAS/MUSTHAFA ABD RAHMAN

Warga Tunisia sedang beristirahat di kafe di Jalan Habib Bourguiba.

Korupsi di Rezim Otonomi

OLEH W RIAWAN TJANDRA

Sebanyak 17 gubernur dari 33 kepala daerah provinsi di Indonesia tengah berstatus tersangka dalam berbagai kasus hukum.

Catatan ini menambah panjang daftar 155 kepala daerah yang kini sedang menjalani proses hukum. Mungkinkah itu terkait tingginya biaya politik pilkada yang disinyalir menghabiskan Rp 60 miliar-Rp 100 miliar? Bandingkan biaya politik pilkada dengan gaji tertinggi gubernur, yakni Gubernur DKI yang Rp 90 juta per bulan. Dikalikan masa jabatan, seorang gubernur selama masa jabatan menerima tak lebih dari Rp 6 miliar, jauh dari biaya pilkada yang dikeluarkan.

Pemilihan Kepala (Koruptor) Daerah

Oleh Yuna Farhan

Mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah menyebabkan separuh lebih provinsi di Indonesia, menurut Menteri Dalam Negeri, dipimpin kepala daerah bermasalah. Tidak main-main: satu tersangka setiap pekan (Kompas, 18 Januari 2011). Hal ini menunjukkan bahwa sistem perekrutan politik daerah melahirkan pemimpin daerah korup.

KORUPSI DI DAERAH Partai Harus Biayai Calon Kepala Daerah

Jakarta, Kompas – Maraknya korupsi di daerah terjadi karena kepala daerah yang terpilih harus berpikir mengembalikan modalnya selama kampanye. Padahal, gaji kepala daerah tidak memadai untuk mengembalikan modal pencalonan itu. Untuk mengurangi korupsi di daerah, partai politiklah yang harus membiayai pencalonan dan kampanye calon kepala daerah.